Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis terkait lingkungan hidup, terutama di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq membicarakan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, pengembalian fungsi hutan, pengelolaan sampah, serta evaluasi tata ruang, terutama terkait penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen perencanaan sebelumnya.
Hanif Faisol mengapresiasi kunjungan Gubernur Jabar dan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.
“Pak Gubernur berkenan berkunjung dan meng-update beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama, di antaranya skenario penanganan pemulihan kawasan Puncak. Beliau juga memberikan pandangan mengenai langkah-langkah kolaboratif yang akan kita ambil bersama,” ujar Hanif.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyusun sejumlah skenario pemulihan DAS Ciliwung, khususnya di bagian hulu, dan berharap dapat segera direalisasikan. Selain Ciliwung, DAS lainnya serta isu kerusakan lingkungan seperti tambang emas ilegal juga menjadi perhatian bersama.
“DAS -DAS lain juga tentu menjadi perhatian Pak gubernur untuk kita tangani bersama tidak terkecuali kerusakan kerusakan lingkungan ditempat lain seperti adanya tambang emas ilegal kita diskusikan untuk sama sama kita tangani,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan komitmennya untuk menghidupkan kembali program-program pemulihan lingkungan di Jawa Barat yang sempat terabaikan.
“Pertama, kita ingin kembali menghidupkan air, tidak ada lagi halangan saat ia mengalir. Kedua, kita ingin menghidupkan sumber-sumber air, hutan-hutan harus kembali menjalankan fungsinya. Ketiga, pengelolaan sampah harus kita perbaiki agar tak menjadi masalah lingkungan. Dan keempat, evaluasi tata ruang sangat penting, karena dari keterangan Pak Menteri, sebelumnya ada penghilangan zona rawan bencana dalam dokumen tata ruang,” papar KDM sapaan akrabnya.
Ia berharap, hasil pertemuan ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jakarta itu keharmonisan lingkungannya dan ketenangan warganya bergantung pada Jawa Barat. Jika hulu di Jawa Barat tertata, maka Jakarta pun akan bahagia,” tutupnya. RLS
