Yogyakarta– Pengamat sosial politik sekaligus Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, mendorong pemerintah daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempererat kolaborasi inter-wilayah dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi, pangan, dan energi.
Ia menilai konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat mendesak agar kebijakan yang dilahirkan tidak saling tumpang tindih, terlebih di tengah kondisi ekonomi nasional yang cenderung melemah.
“Perda Nomor 3 Tahun 2024 mestinya menjadi senjata bagi kalurahan di DIY untuk membangun benteng pertahanan lokal saat menghadapi guncangan ekonomi dan ketidakpastian politik nasional,” ujar Arie saat menghadiri diskusi bersama awak media di DPRD DIY, Kamis 22 Oktober 2026.
Arie menegaskan, implementasi Perda No. 3/2024 maupun UU Desa tidak boleh berhenti pada formalitas administrasi belaka. Penggunaan Dana Desa serta anggaran pembangunan kalurahan diimbau tidak habis untuk kegiatan rutin atau ajang seremonial seperti lomba desa.
Sebaliknya, anggaran tersebut harus diputar menjadi modal produktif melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), penguatan kedaulatan pangan, hingga penciptaan ekosistem usaha lokal yang melibatkan generasi muda dan para sarjana.
“Banyak orang pintar tapi policy-nya yang tidak berpihak pada mereka. Bagaimanapun dampak kebijakan itu paling terasa pada kondisi sosial. Tekanan psikologis membuat masyarakat marah,” tegas Arie.
Ia mencermati bahwa keterlibatan anak muda di desa bisa diarahkan untuk membangun industri rumahan berbasis potensi lokal, layaknya model pembangunan desa di Tiongkok. Hasil olahan pangan desa tersebut nantinya dapat diserap langsung untuk kebutuhan konsumsi kampus maupun instansi pemerintah.
Di samping itu, Arie menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola dan transparansi anggaran di tingkat kalurahan. Kehadiran sistem informasi desa ditujukan untuk meningkatkan validitas data kemiskinan dan efisiensi pelayanan publik.
“Idenya transparansi itu bukan untuk mengontrol secara berlebihan, tetapi supaya masyarakat tahu struktur anggaran, rencana pembangunan, dan bagaimana sinkronisasinya,” tegasnya lagi.
Selain itu, Arie menyoroti fenomena kejahatan jalanan atau klitih yang masih membelenggu DIY. Menurutnya, pembenahan karakter generasi muda membutuhkan pendekatan kebudayaan yang melibatkan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara aktif, bukan sekadar berpatokan pada capaian akademis.
“Jogja harus bisa juga pendidikan tak hanya dinilai dari nilainya saja. Cumlaude tak menjamin juga. Tapi bagaimana praktik, etika, moral, dan hal-hal lain dalam kehidupan, ini penting dilakukan,” kata Arie.
Oleh karena itu, ia berpesan agar nilai-nilai gotong royong dan potensi lokal dikembalikan pada marwahnya sebagai fondasi kebijakan sosial, bukan sekadar dikomodifikasi demi daya tarik pariwisata semata.
“Beri ruang kreatif anak muda, percaya desa sebagai arena. Bagaimana anak muda mencintai desa dan kelurahan. Ini menjadi kunci kita keluar dari krisis,” pungkasnya. K-ollf
