Selama tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit dari 50,7 Giga Watt menjadi 86,6 GW serta peningkatan perbandingan proses kekuatan daya listrik (rasio elektrifikasi) dari 81,5% menjadi 96,6%. Pemerintahpun terus berupaya agar target tercapai.
Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya proyek yang dimulai oleh pemerintah untuk mendukung target tersebut. Hanya saja, banyak kalangan meragukan target ini akan tercapai mengingat kompleksnya permasalahan di sektor ketenagalistrikan.
Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, Selasa (10/11/2015). Menurut dia, masalah pembebasan lahan hingga perizinan dinilai sebagai beberapa hal yang bisa menghambat target pemerintah tersebut.
“Berkaca dari berbagai tantangan yang dihadapi program percepatan tahap I dan tahap II, muncul keraguan dari berbagai kalangan masyarakat akan kemampuan pemerintah untuk mewujudkan target 35.000 MW dalam 5 tahun kedepan,” kata Iskandar.
Iskandar mengatakan berbagai permasalahan mulai dari perijinan, pembebasan lahan, kasus-kasus hukum, hingga aspek paska operasi pembangkit menjadi tantangan pemerintah, PLN beserta para aktor lainnya dalam mewujudkan target pemerintah.
Disebutkan Iskandar, saat ini pemerintahan Jokowi telah melakukan investasi di bidang ketenagalistrikkan pada awal Mei 2015 yang ditandai dengan peluncuran program 35.000 Mega Watt (MW) dengan nilai investasi di perkirakan lebih dari Rp 1.000 triliun. Terkait pembiayaan, kerja sama Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama sektor swasta melalui skema independent power producer (IPP) dan engineering procurement and construction (EPC) diharapkan dapat memenuhi target tersebut.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Dr. Maxensius Tri Sambodo menjelaskan bahwa pembangunan listrik pedesaan skala kecil baik di wilayah perbatasan, terpencil, ataupun pulau-pulau terluar juga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam usaha meningkatkan rasio elektrifikasi. Pemerintah baik pusat dan daerah swasta dan lembaga atau pun organisasi masyarakat seharusnya turut terlibat dalam membangun listrik skala kecil.
“Namun demikian, sisi keberlanjutan pengelolaan masih menjadi masalah besar dan banyak pembangkit skala kecil yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, “ tutur Max. (Deni)
