Perseteruan antar elite di tubuh Partai Golkar yang belum tuntas, membuat 27 Pengurus Kecanatan (PK) Kabupaten Bogor di ujung tanduk. Mereka mendesak agar DPD Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda), demi kejelasan status partai yang selama ini dibesarkannya.
”Kami ingin kejelasan dari partai, bagaimana nasib kami yang selama ini membesarkan Partai Golkar,” kata ketua PK Rumpin, Doeljani, dalam keterangan persnya di ruang pertemuan Edelweis, Hotel Santika Bogor tadi malam.
Berbicara bergantian, para pengurus kecamatan juga menyebut bahwa Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade, sesuai SK Menkumham, telah demisioner sejak bulan September 2015.
“Kami mengakui Plt Ketua DPD Golkar yang legitimate yakni Aryadi Girinaya,” kata Doeljani, diamini ketua PK lainnya.
Para ketua PK juga mengaku telah berinisiatif mengadukan ketidakjelasan status mereka kepada inohong Golkar, Hatta. Mereka juga mengakui, belum berkomunikasi langsung dengan Jaro Ade yang sampai saat ini masih duduk sebagai Ketua DPD Golkar Kab. Bogor.
“Bukan hanya 27 PK yang meminta kejelasan status melalui musda, 13 PK lainnya juga sepakat untuk mengusulkan segera Musda,” tandas para ketua PK.
Peserta konferensi pers tersebut juga mengakui adanya ketidakharmonisan di tubuh pengurus DPD Golkar Kabupaten Bogor. “Itu karena masih ada dua k
kepengurusan DPD. Kami minta kejelasan,” pungkasnya. (E.Rosandi)
