Menu

Dark Mode
Fakta-fakta dan Spesifikasi Lampung-1, Satelit AI Pertama Indonesia Daftar Inovasi BRIN Dipamerkan ke Prabowo: Genteng Hingga Nuklir Pertama di Dunia: Ilmuwan Ciptakan Virus Pakai AI Ahli Ungkap Penampakan Permukaan Matahari Terbaru, Begini Bentuknya Basmi 96 Ular Piton, Pemburu Ini Bawa Pulang Rp 179 Juta AI Permudah Hacker Cari Celah Keamanan, Begini Cara Melawannya

Kabar Politik

Zaenul: Usmar Tak Harus Keluarkan Disposisi

badge-check


					Zaenul: Usmar Tak Harus Keluarkan Disposisi Perbesar

image

Penyelidikan yang dilakukan tim angket DPRD Kota Bogor terus berlanjut. Berbagai agenda terus dilakukan dalam menggali informasi, keterangan dan pengumpulan data-data terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan intervensi terhadap ULP yang dilakukan oleh Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman.

“Setelah melakukan konsultasi ke Kemendagri, tim panitia hak angket melanjutkan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, Selasa (1/9/15).

Ketua tim panitia hak angket, Zaenul Mutaqin mengatakan, untuk agenda konsultasi ke LKPP diantaranya meminta pandangan dan penjelasan dari pihak LKPP. Sejumlah penjelasan dan informasi penting sudah didapatkan oleh tim, dan semuanya akan menjadi bahan masukan untuk kesimpulan kinerja tim panitia nanti.

“Hari ini kita melakukan konsultasi ke LKPP, dan agenda besok konsultasi ke Kemenpan-RB serta memanggil  pihak CV Artha Liena,” ujarnya.

Zaenul menjelaskan, dari konsultasi ke LKPP dihasilkan sejumlah informasi, keterangan dan penjelasan, diantaranya, menurut LKPP bahwa seharusnya dalam kasus yang terjadi di ULP, Wakil Walikota Bogor tidak perlu mengeluarkan surat disposisi saat itu, karena ULP itu independen, dan kalaupun ada permasalahan, maka seharusnya langsung saja dilaporkan kepada inspektorat supaya ditangani secara internal.

Masih kata Zaenul, soal surat disposisi juga harus atas persetujuan atau rekomendasi dari Walikota, dan apakah saat itu Wakil Walikota mendapatkan ijin mengeluarkan surat disposisi dari Walikota.

“Menurut keterangan dari LKPP, seharusnya Wakil Walikota tidak serta merta langsung mengeluarkan surat disposisi terkait adanya permasalahan di ULP. Jadi tidak harus langsung disikapi secepat itu dengan mengeluarkan surat disposisi, karena pengaduan yang diadukan itu belum dikaji oleh kepala daerah. Selain itu, pengaduan tersebut juga baru dari satu pihak saja, jadi belum memiliki kekuatan dari berbagai pihak,” tukas Zaenul.

Seperti diberitakan wakil walikota Usmar diduga menyalahi kewenangannya dengan mengeluarkan disposisi ke ulp.
| yuda |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Aklamasi Rusli Pimpin Golkar Kota Bogor

31 July 2026 - 20:14 WIB

Rusli Calon Tunggal Ketua DPD Golkar Kota Bogor

30 July 2026 - 21:33 WIB

Resmi, Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Dibuka

28 July 2026 - 22:18 WIB

DPRD Kota Bogor Desak Pemkot Percepat Penanganan Lonjakan Kasus HIV

27 July 2026 - 10:15 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Konsistensi GMKB Tebar Kebaikan di HUT ke-6

26 July 2026 - 09:46 WIB

Trending on Kabar Politik