Yogyakarta-Menjelang wacana aksi serentak pada 10 November, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong masyarakat untuk mengedepankan demokrasi yang berkeadaban dan berhikmah. Ia menyarankan agar energi publik dialihkan ke aksi-aksi nyata yang membangun bangsa, alih-alih sering menggelar demonstrasi turun ke jalan.
“Bagi kami Muhammadiyah, aksi sebagai wujud dari aspirasi memang bagian dari demokrasi. Tapi demokrasi kita sebenarnya sejatinya adalah demokrasi yang mengandung hikmah, permusyawaratan,” ujar Haedar kepada wartawan ditemui di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (9/11/2026).
Haedar mengingatkan agar kebebasan berekspresi baik melalui lisan maupun tulisan tidak kebablasan hingga memicu masalah baru atau kerusuhan. Sebagai gantinya, ia mengajak masyarakat untuk melakukan aksi positif yang menyentuh akar rumput.
“Maka dengan penghargaan tinggi terhadap hak demokrasi, kami menghimbau untuk sebaiknya saling menahan diri untuk tidak terlalu sering aksi, lebih baik aksi bangun jembatan, aksi membangun masyarakat sampai ke pelosok, aksi untuk gerak bagaimana menghayati kepahlawanan,” tegasnya.
Namun, jika aksi massa tetap tidak dapat dihindarkan, Haedar berpesan agar seluruh pihak menaati aturan hukum yang berlaku serta mewaspadai potensi penyusupan.
Hal ini menurut Haedar, berkaca pada pengalaman kerusuhan massa tahun sebelumnya yang berujung pada korban jiwa, seraya menekankan bahwa agenda besar bangsa masih menanti kesadaran kolektif masyarakat.
“Tapi kalau toh akhirnya pada aksi juga, ikuti aturan, lalu juga ingat jangan sampai ada tunggang menunggangi dan atau ditunggangi. Karena sekali aksi massa itu ditunggangi atau saling tunggang biasanya susah untuk dicegah,” tegasnya lagi.
Haedar juga menyoroti pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Ia mengajak warganet untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya bangsa demi membedakan hal yang benar dari yang salah.
“Jadi bermedsos dengan keadaban tinggi. Ini bukan soal urusan itu himbauan klasik dari agamawan, enggak. Bahwa itu ajakan dari kemanusiaan bahwa manusia itu pada dasarnya berada,” jelasnya.
Terkait kebijakan penertiban ruang digital, Haedar mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang melakukan take down terhadap berbagai konten digital yang melanggar hukum. Menurutnya, tindakan tersebut sudah sejalan dengan prinsip bahwa demokrasi memiliki batasan aturan dan hukum.
“Artinya harus bersifat objektif, transparan dan untuk semua hal yang memang bisa mengganggu kehidupan kebangsaan kita,” pungkas Haedar.
Polda DIY Belum Terima Laporan Surat Demo
Sementara itu, Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka, mengatakan belum menerima adanya laporan atau surat pemberitahuan terkait rencana aksi penyampaian pendapat pada 10 November mendatang.
“Sampai saat ini saya belum update kepada Direktorat Intelkam untuk surat penyampaian aspirasi tanggal 10 November. Nanti jika memang sudah ada info, kami update ke rekan-rekan sekalian,” tandas Novita. olliv
