Akademisi Universitas Padjajaran (Unpad) mendesak Meta untuk transparan guna menjelaskan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial (medsos). Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sentil platform digital terkait konten-konten karhutla di medsos yang jangkauannya menurun.
Perusahaan teknologi itu juga dinilai harus bertanggung jawab atas informasi yang dihasilkan Meta AI, terutama jika jawaban kecerdasan artifisial tersebut memicu tuduhan pembatasan informasi terhadap pemerintah.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai perusahaan teknologi tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika produk kecerdasan artifisial (AI) miliknya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi.
Persoalan ini mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten karhutla. Menkomdigi sebelumnya membantah adanya permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi mengenai karhutla.
Menurut Kunto, informasi yang dihasilkan AI tidak bisa langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan, apalagi dijadikan satu-satunya dasar untuk menuduh institusi tertentu membatasi arus informasi.
“Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?” ujar Kunto dikutip dari pernyataan tertulis yang diterima detikINET, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, fenomena AI hallucination memungkinkan sistem kecerdasan artifisial menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta. Risiko ini semakin besar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.
“Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik,” katanya.
Kunto turut menyoroti rekam jejak kesalahan sistem moderasi Meta yang berdampak pada kebebasan berekspresi. Ia menilai pengalaman di Amerika Serikat menjadi pengingat bahwa keputusan sistem platform digital tidak selalu akurat.
Sebelumnya juga dilaporkan Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut. Meta mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian memulihkan aksesnya, meskipun proses pemulihan membutuhkan waktu lama.
“Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar. Perusahaan harus mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan sistemnya,” tutur Kunto.
Meski penyebab kasus di Amerika Serikat belum tentu sama dengan dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto menilai kejadian tersebut memperkuat pentingnya transparansi dalam proses moderasi konten.
Persoalan lain yang disoroti Kunto adalah kemampuan sistem moderasi otomatis Meta dalam memahami konteks visual yang diunggah pengguna. Ia mempertanyakan kemungkinan dokumentasi karhutla yang menampilkan api, asap, warga, atau petugas di lapangan keliru dikategorikan sebagai konten kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran pedoman komunitas.
“Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi,” katanya.
Kunto menekankan dokumentasi karhutla memiliki kepentingan publik yang besar. Informasi mengenai lokasi kebakaran, penyebaran asap, dan dampaknya terhadap masyarakat dibutuhkan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu penanganan bencana.
Oleh karena itu, jika terdapat konten karhutla yang dihapus atau dibatasi, Meta perlu menjelaskan dasar keputusan tersebut. Penjelasan itu mencakup apakah pembatasan dilakukan oleh sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, penerapan pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.
“Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan,” ungkapnya.
Disampaikan Kunto, tanggung jawab tersebut penting karena platform digital memiliki pengaruh besar terhadap distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi. Pengaruh itu semakin besar ketika perusahaan yang sama juga menyediakan produk AI yang dapat membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa.
“Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan menyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sumber: detk.com
