Jogjakarta– Ketum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara mengenai hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mencatatkan angka 50,1 persen.
Haedar menegaskan, hasil riset semacam ini seyogianya dijadikan bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi pemerintah untuk membenahi berbagai kebijakan yang belum tepat target.
Menurutnya, langkah mengoreksi atau memperbaiki kebijakan yang dirasa kurang pas tidak akan pernah meruntuhkan martabat maupun wibawa pemerintah di mata rakyat.
“Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Dan kalau ada keliru, tidak tepat, diperbaiki. Enggak ada salahnya menurut saya. Dan tidak akan turun wibawa pemerintah jika ada perbaikan-perbaikan dalam kebijakan,” ujarnya saat ditemui di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu 14 Oktober 2026.
Haedar juga menyoroti krusialnya tata kelola komunikasi publik dari kabinet pemerintahan. Di era arus informasi media sosial yang bergerak cepat, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan rinci dalam menjelaskan latar belakang hingga sasaran setiap program.
Sebab, menurutnya tidak sedikit ketidakpuasan atau keresahan di tengah masyarakat berakar dari penyampaian informasi yang kurang komprehensif.
“Komunikasi itu penting agar setiap program kebijakan dijelaskan. Duduk masalahnya, latar belakangnya, sasarannya, dan lain-lain,” jelas Haedar.
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan bahwa indikator keberhasilan suatu pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari sekadar ketercapaian atau eksekusi program fisik belakangan ini. Sisi psikologis dan rasa aman masyarakat juga wajib menjadi perhatian utama.
Ia menilai, kebijakan yang kurang matang dan komunikasi yang buruk berpotensi memicu tekanan sosial hingga memengaruhi kesehatan mental masyarakat secara kolektif.
“Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga. Sebab kebijakan pemerintah tidak sekadar soal bagaimana kebijakan terwujud, tapi juga menciptakan kenyamanan mental, kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis bagi seluruh warga bangsa,” tegas Haedar.
Bagi Muhammadiyah, laporan survei tersebut hendaknya tidak dipandang sekadar sebagai angka penilaian, melainkan pengingat alarm (warning) untuk meminimalisasi potensi gejolak sosial.
“Menurut saya, soal perlunya koreksi, itu saja. Perlunya koreksi bagi kebijakan-kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat karena berbagai faktor, termasuk mungkin komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandasnya.
Sebelumnya, lembaga riset Arawicaksa Institute merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, sebanyak 50,1 persen responden menyatakan puas (termasuk 3,3 persen sangat puas).
Sementara itu, kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas berada di angka 44,8 persen (dengan 6,1 persen sangat tidak puas), dan sisa 5,1 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. K-ollf
