Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Politik

Sekretariat DPRD Kota Bogor Luncurkan SIMLEG, Dukung Transformasi Digital Pelayanan Legislasi

badge-check


					simleg dprd kota bogor. (foto: humpro) Perbesar

simleg dprd kota bogor. (foto: humpro)

Kota Bogor– Sekretariat DPRD Kota Bogor resmi meluncurkan Sistem Manajemen Legislasi (SIMLEG) sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi legislasi.

Kehadiran aplikasi ini menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi kedewanan di lingkungan DPRD Kota Bogor.

Pengembangan SIMLEG dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem administrasi legislasi yang lebih terintegrasi, cepat, dan terdokumentasi secara baik.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, seluruh proses administrasi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah dapat dikelola dalam satu sistem yang terstruktur, mulai dari penyusunan dokumen, pengelolaan naskah, pendokumentasian, hingga pencarian arsip legislasi secara digital.

Dengan penerapan sistem berbasis elektronik tersebut, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Seluruh data legislasi tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta koordinasi antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bogor.

Peluncuran SIMLEG juga menjadi bentuk komitmen Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Digitalisasi administrasi legislasi diharapkan mampu mendukung kinerja DPRD Kota Bogor dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui sistem kerja yang lebih modern, tertata, serta memiliki tingkat akurasi yang lebih baik.

Selain memberikan kemudahan bagi perangkat Sekretariat DPRD dan anggota DPRD Kota Bogor, SIMLEG turut mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang baik .

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen legislasi sehingga proses administrasi dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan pelayanan internal, SIMLEG juga diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Melalui sistem yang terdokumentasi dan terintegrasi, informasi mengenai produk legislasi, dokumen pendukung, serta perkembangan administrasi legislasi dapat dikelola secara lebih sistematis sehingga memudahkan penyediaan informasi kepada anggota DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemanfaatan SIMLEG menjadi salah satu langkah nyata Sekretariat DPRD Kota Bogor dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital yang semakin inovatif.

Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu menciptakan proses administrasi legislasi yang lebih cepat, tepat, dan efisien, sekaligus mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Ke depan, Sekretariat DPRD Kota Bogor akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan fitur-fitur SIMLEG agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin dinamis.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi legislasi yang modern, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. hmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik