Menu ✖

Dark Mode
Werstling Kabupaten Bogor Penuhi Target Emas Porprov XV Jabar 2026 Sembilan Emas Porprov XV Jabar 2026 Diraih Judo Kota Bogor All Eyes on Papua Menggema, Karhutla Bumi Cenderawasih Bikin Khawatir Bubble AI Pecah Sampai Amerika, Rp18.000 Triliun Menguap Semalam Ini Cara Lacak Lokasi Orang, Bisa Pakai WhatsApp-Google Maps Balas Dendam soal Kumis Superman, Henry Cavill Bikin Game Pakai AI

Kabar Politik

Sastra Winara Apresiasi TMMD ke 128 Tahun 2026

badge-check


					Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara. (foto: ist) Perbesar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara. (foto: ist)

Cigudeg – DPRD Kabupaten Bogor mengapresiasi kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026 di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Rabu, (22/4/2026).

Program tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa, terutama pembukaan akses jalan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, program TMMD merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

“Diharapkan tidak hanya tercipta pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat serta semakin kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Sastra.

Sebanyak 1.000 pohon ditanam sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung upaya penghijauan di wilayah Kecamatan Cigudeg.

“Melalui program TMMD ini diharapkan pembangunan di wilayah pedesaan dapat semakin merata, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama,” bebernya

Sementara itu, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Rizal Dwijayanto menjelaskan bahwa TMMD ke-128 sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan TNI dalam membangun desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, terdapat dua sasaran utama dalam program ini, yaitu fisik dan nonfisik. Untuk sasaran fisik, kegiatan meliputi pembukaan jalan sepanjang 5,2 kilometer dengan lebar 3 meter yang menghubungkan Desa Tegallega dan Desa Banyuasih. Selain itu, dilakukan pembangunan lima unit rumah tidak layak huni (rutilahu), lima unit MCK, rehabilitasi mushola, penanaman pohon, serta pengembangan lahan ketahanan pangan seluas satu hektar.

Ia melanjutkan, adapun sasaran non fisik mencakup berbagai kegiatan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengobatan gratis, donor darah, penyuluhan UMKM, edukasi Posyandu, hingga pengenalan alat kontrasepsi.

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara langsung,” jelasnya.

Kegiatan pembukaan TMMD ke-128 ini dihadiri sejumlah unsur Forkopimda dan pejabat daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Korem 061/Suryakancana, Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Polres Bogor, Grup 1 Kopassus, serta Batalyon Zeni Tempur 3.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala perangkat daerah, Camat Cigudeg bersama Forkopimcam, hingga para kepala desa di wilayah tersebut.*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik