Jakarta – Spanyol menuduh pendiri Telegram Pavel Durov, menyebar kebohongan dan merongrong institusi demokrasi setelah Durov menyerang rencana pemerintah yang akan melarang media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Pemerintah Spanyol juga akan menuntut tanggung jawab perusahaan teknologi atas konten kebencian dan berbahaya.
Intervensi Durov ini terjadi sehari setelah Elon Musk selaku pemilik X, menyebut Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, sebagai “totaliter fasis sejati” terkait langkah-langkah yang diusulkan tersebut. Ini mendandai ketegangan yang meningkat pesat antara pemerintah Eropa dan para bos teknologi global.
Dalam pesan serentak ke seluruh pengguna Telegram di Spanyol, pengusaha teknologi asal Rusia itu menuduh pemerintahan Sánchez mendorong regulasi baru berbahaya yang mengancam kebebasan internet. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengubah Spanyol menjadi negara pengintai dengan kedok ‘perlindungan’.
Durov mengklaim verifikasi usia akan jadi preseden untuk melacak identitas pengguna, menggerus anonimitas, dan rentan pengumpulan data. Ia juga mengatakan bahwa menuntut pertanggungjawaban eksekutif teknologi atas konten ilegal akan mendorong penyensoran berlebihan dan memicu platform menghapus apa pun demi menghindari risiko, sehingga membungkam perbedaan pendapat.
Sumber pemerintah Spanyol menyebut pesan Durov dirancang untuk mengikis kepercayaan terhadap institusi dan justru menunjukkan perlunya regulasi. “Pendiri Telegram, Pavel Durov, menggunakan kendali tanpa batasnya atas aplikasi tersebut untuk mengirim pesan massal ke seluruh pengguna di Spanyol, menyebarkan sejumlah kebohongan dan serangan tidak sah terhadap pemerintah. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah negara kami,” ujar Pemerintah Spanyol.
“Warga Spanyol tidak bisa hidup di dunia di mana oligarki teknologi asing dapat membanjiri ponsel kami dengan propaganda semau mereka hanya karena pemerintah mengumumkan langkah-langkah untuk melindungi anak di bawah umur dan menegakkan hukum,” tambahnya yang dikutip detikINET dari Guardian.
Durov ditangkap di Paris Agustus 2024 atas tuduhan penipuan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisasi, promosi terorisme, dan perundungan siber. Ia ditahan atas dugaan kegagalan membatasi penggunaan kriminal pada platformnya dan didakwa dengan 12 pelanggaran.
Ia dibebaskan dan membantah semua tuduhan, menggambarkan penangkapannya sebagai absurd secara hukum dan logika serta menyebut penyelidik kesulitan menemukan kesalahan darinya atau Telegram.
Pernyataan pemerintah Spanyol juga menyebut Durov sengaja merancang moderasi minimal sehingga Telegram jadi sarang aktivitas kriminal seperti perdagangan seks anak dan perdagangan narkoba, dengan kasus-kasus yang sedang diselidiki di Spanyol, Prancis, dan Korea Selatan.
Belum lama ini, jaksa Prancis menggerebek kantor pusat platform media sosial X di Prancis dan memanggil Musk serta mantan kepala eksekutif perusahaan tersebut untuk diperiksa sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan kejahatan siber.
Kecemasan yang kian memuncak atas dampak berbahaya medsos, mendorong sejumlah pemerintah, termasuk Spanyol, Inggris, Yunani, dan Prancis, mengadopsi atau mempertimbangkan UU lebih ketat. Di Desember, Australia menjadi negara pertama melarang anak-anak di bawah 16 tahun memakai platform semacam itu.
Kekhawatiran atas dominasi produk teknologi AS juga memicu beberapa negara Eropa mengurangi penggunaannya. Pekan lalu, pemerintah Prancis mengumumkan 2,5 juta PNS akan berhenti menggunakan alat konferensi video AS termasuk Zoom, Microsoft Teams, Webex, dan GoTo Meeting, dan akan beralih ke Visio, sebuah layanan buatan dalam negeri, pada tahun 2027.
Menteri Pelayanan Sipil Prancis, David Amiel, mengatakan tujuannya adalah mengakhiri penggunaan solusi non Eropa, demi menjamin keamanan dan kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang kuat dan berdaulat. Sementara pemerintah Denmark mencoba menggunakan software open source.
Sumber: detik.com
