Menu ✖

Dark Mode
Pemkot Bogor Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometerologi Basah Soft Tenis Kabupaten Bogor Bidik Dua Emas Nomor Tunggal Putra dan Putri ‎ DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya Libas KBB, Basket Kota Bogor Berebut Tiket Semifinal Lawan Kabupaten Bandung Kacamata Meta Masuk RI, Awas Privasi Warga Terancam Direkam Diam- Diam Ilmuwan Temukan Sel Darah Dinosaurus di Fosil untuk Pertama Kalinya

Kabar Politik

Peringatan Hari Pahlawan Nasional Adityawarman Adil Ajak Pemuda Kota Bogor Ikuti Jejak Pahlawan

badge-check


					Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menghadiri upacara Hari pahlawan. (foto: hmp) Perbesar

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menghadiri upacara Hari pahlawan. (foto: hmp)

Kota Bogor – Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November 2025 diawali dengan upacara bendera yang digelar di Plaza Balaikota Bogor. Upacara yang berlangsung dengan khidmat dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan diikuti oleh jajaran Forkopimda dan unsur Pemerintahan Kota Bogor, termasuk Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil.

Dalam kesempatan ini, Adityawarman berpesan kepada seluruh generasi muda Kota Bogor untuk dapat mencontoh sikap para pahlawan nasional yang telah gugur. Sebab di masa depan Indonesia membutuhkan generasi pemikir dengan jiwa patriotisme agar dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Tentu generasi muda Kota Bogor harus bisa mencontoh sikap dan teladan yang dicontohkan oleh para pahlawan. Dengan bonus demografi yang kita miliki, tentu kehadiran pemuda yang memiliki pemikiran kritis dan jiwa patriotisme adalah bekal yang sangat penting,” kata Adit.

Setelah mengikuti upacara, Adityawarman bersama unsur Forkopimda Kota Bogor mengikuti prosesi ziarah kubur sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dreded, Bogor Selatan.

Kebijakan pemerintah pusat yang berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional yang memberikan tunjangan untuk keluarga para mendiang pahlawan sebesar Rp50 juta per tahun, dinilai oleh Adityawarman adalah langkah yang baik sekaligus bentuk penghormatan yang patut diberikan.

“Pengorbanan para pahlawan tidak dapat dinilai dengan materi, namun dengan pengakuan dari negara yang memberikan tunjangan itu adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa dilakukan. Sehingga hal tersebut terus mengingatkan kita kepada perjuangan yang telah mereka lakukan,” jelas Adit.

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan Nasional ditutup dengan penanaman pohon di halaman Istana Negara. Adityawarman berksempatan menanam pohon Durian Klamunod. Sebagai lulusan IPB University, Adit sangat bangga dan senang dengan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan.

“Kegiatan tanam pohon ini sangat bermanfaat bagi lingkungan dan semoga di masa depan dapat menjadi pohon yang meneduhkan bagi generasi penerus,” tutupnya. HMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

6 November 2026 - 11:55 WIB

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

4 November 2026 - 11:56 WIB

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

20 October 2026 - 20:38 WIB

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

14 October 2026 - 10:37 WIB

Mulyani Dukung Deteksi Dini Kanker Serviks, Apresiasi Gerakan Perempuan Sadar Sehat di Pasir Kuda

10 October 2026 - 13:17 WIB

Trending on Kabar Politik