Kab. Bogor- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat paripurna terkait penyampaian nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Selain itu, dalam rapat juga dibahas persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa Pemkab Bogor masih menghadapi defisit anggaran yang cukup signifikan, yakni mencapai sekitar Rp529 miliar.
“Tentu kami sudah membahas di Badan Anggaran. Sampai hari ini defisit masih ada. Mudah-mudahan dengan pembahasan APBD minggu depan, permasalahan ini bisa terselesaikan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra.
Ia menegaskan bahwa DPRD saat ini sedang mencari solusi bersama eksekutif untuk menutup kekurangan anggaran tersebut. Salah satu upaya yang diprioritaskan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketimbang melakukan pemangkasan kegiatan yang sudah direncanakan.
“Fokus pertama kami adalah menambah PAD. Nanti kita akan melihat skala prioritas usulan dari pemerintah daerah yang memang perlu segera disetujui bersama,” imbuhnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sastra memastikan bahwa sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan menjadi sasaran pemangkasan anggaran.
“Pendidikan menjadi sektor utama, kemudian kesehatan dan infrastruktur. Tentu nanti akan kami rinci dan bahas bersama. Semua uang rakyat harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2025 yang direncanakan akan dilanjutkan dalam pembahasan lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD dalam waktu dekat. rls
