Bangun Lapas Baru, Kalapas Minta Dukungan DPRD Kota Bogor

Kota Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Bogor Raden Budiman Priyatna Kusumah di Kantor DPRD Kota Bogor. Kunjungan tersebut dalam rangka perkenalan Budiman sebagai Kalapas baru dan minta dukungan untuk pembangunan lapas baru.

DPRD Desak Diskominfo Bergerak Cepat, Perangi Judi Online dari Akarnya

ADMIN09

7 hours

“Kondisi lapas di Paledang saat ini crowded. Kapasitas 300 orang diisi 780 orang. Mohon dukungan untuk pembangunan lapas yang baru”, papar Budiman kepada Adityawarman, Selasa (14/10/2025) sore.

SIARAN PERS ‎ ‎ ‎14.595 Warga Bogor Terdampak Judi Online, DPRD Siapkan Langkah Penanganan ‎ ‎ ‎HUMPROPUB – Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dampak judi online menyusul temuan ribuan warga yang bantuan sosialnya dinonaktifkan karena terindikasi terlibat aktivitas perjudian daring. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu 4 November 2026. ‎Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, mengatakan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa Bogor Selatan dan Kota Bogor masuk dalam wilayah dengan transaksi judi online yang menjadi perhatian nasional. ‎ ‎“Ini bukan lagi soal angka, tapi hak warga yang direnggut,” ujar Fajar. ‎ ‎Berdasarkan temuan yang menjadi latar belakang RDP, sebanyak 14.595 warga Kota Bogor tercatat mengalami penonaktifan bantuan sosial karena terindikasi terlibat judi online. ‎ ‎Data PPATK yang dirilis melalui Menko Polhukam pada Juni 2024 menempatkan Kecamatan Bogor Selatan di posisi pertama nasional untuk nilai transaksi judi online tertinggi di tingkat kecamatan. Nilainya mencapai Rp349 miliar dengan jumlah 3.720 pelaku. ‎ ‎Sementara di tingkat kota dan kabupaten, Kota Bogor berada di peringkat kedua nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp612 miliar, setelah Jakarta Barat. ‎ ‎Langkah penanganan yang dilakukan, kata Fajar, Komisi I, Komisi IV, dan Diskominfo berencana menggelar rapat kerja bersama seluruh operator seluler serta penyedia jaringan kabel dan Fiber to the Home (FTTH). ‎”Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan mendorong keterlibatan operator dalam mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi untuk aktivitas judi online,” katanya. ‎ ‎Selain itu, Bagian Hukum Setda bersama Komisi I akan mendorong penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan turunan Perda Nomor 11 Tahun 2005, dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai judi daring. ‎ ‎Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi langkah lebih cepat sembari menunggu proses pembahasan Raperda Perubahan. ‎ ‎Dari sisi administrasi kependudukan, Diskominfo, Disdukcapil, dan operator akan melakukan audit terhadap registrasi kartu SIM yang mencurigakan, termasuk penggunaan satu NIK untuk banyak nomor telepon. ‎ ‎”Masyarakat juga akan diberikan edukasi mengenai cara mengecek nomor ponsel yang terdaftar menggunakan NIK mereka. ‎Bagi warga yang merasa identitasnya disalahgunakan, pemerintah menyediakan mekanisme klarifikasi melalui portal sanggah di Dinas Sosial yang dikelola bersama Diskominfo dan Bagian Pemerintahan,” Jelasnya. ‎Pembaruan data dan deteksi dini juga akan dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Warga terdampak akan mendapatkan pendampingan secara tertutup. ‎ ‎Untuk jangka panjang, Fajar menyampaikan DPRD akan mengawal percepatan Raperda Perubahan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 serta mendorong pengesahan Perwali Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur mekanisme reaktivasi dan penyaluran bantuan sosial. ‎ ‎”Perbaikan basis data DTKS/DTSEN bersama Kementerian Sosial juga menjadi prioritas. Portal sanggah akan diformalkan menjadi standar operasional prosedur (SOP), sementara kerja sama dengan OJK dan PPATK akan diperkuat untuk mendukung pemantauan transaksi mencurigakan,” ucapnya. ‎ ‎Selain penanganan administratif, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. ‎ ‎DPRD mendorong peran Perumda Bank Kota Bogor dan lembaga keuangan mikro komunitas, disertai edukasi serta literasi keuangan secara rutin. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

ADMIN09

4/11/2026

“Anggaran pembangunan berkisar Rp.80 miliar sampai Rp.100 miliar”, tambah Budiman.

Hut ke 62, Golkar Kota Bogor Lebih Dekat dengan Warga

admin

20/10/2026

Menurut Budiman, lahan untuk pembangunan lapas baru sudah tersedia. “Ada lahan di Pasir Jambu, Sukaraja dekat stasiun kereta Cilebut seluas 2,8 ha. Hibah Pemerintah Kota Bogor tahun 2023”, ungkapnya.

Adityawarman menyambut hangat kunjungan Kalapas ke Kantor DPRD Kota Bogor. “Selamat datang dan selamat bertugas di Kota Bogor. Semoga kedepan kita bisa berkolaborasi”, ujarnya.

Pesan Haedar Nashir di Era Prabowo – Gibran : Perbaiki Kebijakan Jangan Bikin Pemerintah Turun Wibawa

admin

14/10/2026

Adapun untuk pembangunan lapas, Adityawarman meminta agar dikirim pengajuannya dan dirinci kebutuhannya. “Pengajuan proposal paling lambat Maret 2026. Untuk APBD 2027. Dipertimbangkan untuk APBD 2026 Perubahan”, ucap legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dalam pertemuan tersebut Adityawarman didampingi oleh pimpinan DPRD Kota Bogor lainnya yaitu Wakil Ketua I Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II Zenal Abidin dan Wakil Ketua III Dadang Iskandar Danubrata. HMP