Setelah satu pekan KPU membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Bogor, namun tak kunjung ada partai yang mendaftar. Akhirnya Senin (8/5/2023) DPD PKS Kota Bogor menjadi partai pertama yang mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Bogor ke KPU Kota Bogor di Jalan Senam nomor 12, Tanah Sareal.
Total ada 50 Bacaleg DPRD Kota Bogor yang terdiri dari 34 persen perempuan dan 66 persen laki-laki. Rombongan DPD PKS Kota Bogor yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengenakan totopong dan seragam DPD PKS Kota Bogor.
Ketua DPRD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto menuturkan, rombongannya diterima sangat hangat, akrab, sangat bersahabat dan prosesnya berjalan lancar, pendaftaran tepat dilakukan tanggal 8 Mei 2023 pukul 08.48 WIB. Semoga ini menjadi bagian dari ikhtiar PKS Kota Bogor menjadi salah satu peserta Pemilu 2024 yang mematuhi serta memenuhi segala peraturan Undang-Undang yang berlaku.
“Alhamdulillah PKS Kota Bogor menjadi partai politik pertama di Kota Bogor yang mendaftar ke KPU Kota Bogor. Bukan karena kami percaya kepada angka, tetapi kami mengingatkan bahwa PKS adalah nomor urut 8, jadi ingat nomor 8,” ungkap Atang kepada wartawan di kantor KPU Kota Bogor.
“Kami mohon arahan serta bimbingan dan perbaikan dari KPU Kota Bogor apabila dalam proses administrasi ada beberapa yang perlu dilengkapi. Tetapi berdasarkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang kami masukan semuanya sudah cetang warna hijau, insyaallah lengkap mudah-mudahan kalaupun ada kekurangan, kekurangan minor yang bisa kami lengkapi,” tambah Atang.
Atang menjelaskan, DPD PKS Kota Bogor mengajukan 50 bacaleg DPRD Kota Bogor yang terdiri dari 34 persen perempuan dan 66 persen laki-laki. Pihaknya juga sengaja menscreening bacaleg DPRD Kota Bogor berdasarkan rekam jejak, kapasitas, kapabilitas dan integritasnya. Para bacaleg yang diajukan ini, sudah melalui proses seleksi yang ketat di internal PKS. Sehingga mudah-mudahan menjadi bacaleg yang terpilih sebagai DPRD Kota Bogor dan bisa memberikan khidmat terbaik bagi Kota Bogor.
“Dari 50 Bacaleg, ada sekitar 30 persennya lulusan S2 dan S3. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas, bisa menggagas ide-ide cerdas karena pemilu bukanlah kontestasi untuk saling menjatuhkan, tetapi pemilu kontestasi untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang bernas, tegas untuk menghasilkan rakyat yang cerdas. Sehingga rakyat cerdas yang kami harapkan, akan mampu menghadirkan Kota Bogor yang adil dan sejahtera,” jelasnya.
Atang berharap, PKS bisa bersama seluruh peserta pemilu lain menghadirkan pemilu yang aman, damai, tertib, lancar, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Sehingga dengan proses pemilu yang berkualitas Insyaallah akan menghadirkan wakil rakyat yang berkualitas. Target kami adalah kembali menang dalam Pemilu 2024. Terlebih, belum ada satu parpol di Kota Bogor yang bisa mempertahankan kemenangan pemilu di pemilu berikutnya.
“Dengan segala kerendahan hati, kerja keras serta pelayanan yang kami lakukan, semoga masyarakat Kota Bogor kembali memilih PKS untuk memenangkan pemilu dan Allah SWT ridhoi sebagai pemenang. Kepada rekan-rekan bacaleg PKS Kota Bogor laksanakan tugas sesuai konstitusi, patuhi Undang-Undang dan regulasi yang berlaku, laksanakan perintah pimpinan partai sebagaimana AD ART partai, visi PKS adalah menjadi partai pelopor untuk tercapainya cita-cita luhur bangsa yang menghadirkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Bogor, Dede Juhendi mengatakan, PKS Kota Bogor telah melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bogor dan hari ini secara resmi menerima pengajuan itu. Langkah selanjutnya pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data pengajuan yang dilakukan oleh PKS Kota Bogor. Apakah sama antara data fisik yang disampaikan ke kami dengan data isian Silon yang ada di Silon KPU.
“Data isian itu yang pertama adalah pengajuan dari partai politik terkait dengan model B pengajuan bakal calon yang isinya adalah pertama bahwa daftar calon itu disusun dengan berdasarkan urutan. Yang kedua keterwakilan perempuan 30 persen itu harus. Yah jadi kalau misalkan di Kota Bogor ini ada 10 kursi ada 9 kursi maka 30 persen itu berarti 2,7 berarti 3 orang itu harus ada keterwakilan perempuannya,” tuturnya.
Dede menjelaskan, jadi pada hari ini indikator yang disampaikan adalah lengkap dan tidak lengkap, sampai tanggal 14 itu partai politik memberikan dokumen kepada KPU Kota Bogor itu lengkap atau tidak.
“Kalau tidak lengkap nanti kita kembalikan dulu, untuk diperbaiki sampai tanggal 14 Mei 2023,” pungkasnya. Pratama
