Menu

Dark Mode
Datangi Mapolresta, Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor Adukan Dugaan Pencemaran Nama Baik Launching Layanan Fertilitas Embria, Pemkot Bogor Dorong Pengembangan Teknologi Kesehatan Nvidia Suntik Firmus, Pabrik AI 170.000 GPU di Batam Dikebut Mumi Cile Buktikan Bangsa Eropa Bawa Cacar Mematikan ke Amerika Model AI Meta Lepas Kendali dan Retas Perusahaan Lain Ilmuwan Makin Lirik Hiu untuk Pertajam Prediksi Badai

Kabar Politik

Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah

badge-check


					Serap Aspirasi LPM, Komisi IV Petakan Masalah Wilayah Perbesar

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar audiensi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW dan tokoh masyarakat se-Bogor Utara, Kamis (26/1/2023). Hal ini berkenaan dengan rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait pemetaan masalah yang berada di wilayah.

Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Wakil Ketua Komisi IV, Atty Somadikarya beserta anggota Komisi IV, Lusiana Nurissiyadah, Dody Hikmawan dan Devi Prihatini Sultani.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, menyebutkan pemetaan di wilayah terkait dengan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan oleh Komisi IV, agar bisa menyiapkan formulasi aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

ketua-komisi-IV Ahmad Saeful Bahri

“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor, berusaha menjawab apa yang dikeluhkan oleh warga. Sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, apakah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor terasa oleh masyarakat. Maka dari itu kami mengundang LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat untuk mengetahui kondisinya seperti apa,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.

Berdasarkan hasil audiensi yang digelar di ruang Paripurna gedung DPRD Kota Bogor, Gus M menerangkan bahwa masyarakat di wilayah Bogor Utara belum mengetahui adanya surat edaran terkait pemutakhirtan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Padahal, menurutnya pemutakhiran DTKS ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat di tahun-tahun sebelumnya banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sehingga perlu adanya pemutakhiran data.

“Kalau tingkat LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat saja tidak tahu, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar nantinya dinas terkait bisa memperbaiki sistem sosialisasi dan kami akan memastikan apakah DTKS ini sudah diperbaharui atau belum,” tegasnya.

Dengan adanya temuan ini, Gus M pun berencana akan melakukan audiensi dengan LPM di setiap kecamatan di Kota Bogor yang ditargetkan dilakukan setiap minggu.

(pratama/humprohub/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Aklamasi Rusli Pimpin Golkar Kota Bogor

31 July 2026 - 20:14 WIB

Rusli Calon Tunggal Ketua DPD Golkar Kota Bogor

30 July 2026 - 21:33 WIB

Resmi, Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Dibuka

28 July 2026 - 22:18 WIB

DPRD Kota Bogor Desak Pemkot Percepat Penanganan Lonjakan Kasus HIV

27 July 2026 - 10:15 WIB

Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Konsistensi GMKB Tebar Kebaikan di HUT ke-6

26 July 2026 - 09:46 WIB

Trending on Kabar Politik