Kejadian ambruknya atap ruang kelas SDN Otista, mendapatkan sorotan dari Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Menurutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor perlu melakukan tiga langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini.
Dimana yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dan pemetaan ke seluruh bangunan sekolah. Karena selama kurang lebih dua tahun, bangunan sekolah tidak digunakan akibat pandemi. “Hal ini penting untuk memastikan jaminan keselamatan proses belajar menjelang PTM. Yang rusak bisa segera diajukan untuk perbaikan,” kata Atang, Senin (20/9).
Kedua, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyarankan agar Disdik Kota Bogor melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran perbaikan sekolah-sekolah dalam beberapa tahun terakhir, baik karena gagal lelang ataupun penyebab lainnya. Sehingga, kejadian atap ambruk karena tidak terlaksananya perbaikan bisa diantisipasi dan diminimalisir.
“Seingat saya di tahun 2020 dan 2021 sudah dianggarkan untuk perbaikan beberapa sekolah. Namun, beberapa gagal dilaksanakan. Jangan sampai, kegagalan ini terus berulang sehingga menyebabkan kerusakan bertambah dan berbahaya bagi keselamatan jiwa,” ujar Atang.
Untuk langkah ketiga, Atang meminta agar Disdik Kota Bogor memetakan kebutuhan sekolah baru, baik jenjang SD SMP maupun SMA. Ia pun menekankan bahwa masalah pembangunan sekolah baru ini harus menjadi prioritas. “Mengingat jumlah penduduk bertambah, sekolah juga perlu ditambah. Apalagi rata-rata angka belajar kita belum sampai 12 tahun. Terlebih dengan sistem zonasi, banyak siswa yang tidak tertampung akibat sekolah banyak terkonsentrasi di perkotaan,” jelasnya.
Khusus untuk kerusakan kelas di SDN Otista, Atang menyarankan agar Pemerintah cepat lakukan perbaikan dengan menggunakan dana BTT. Hal ini untuk meminimalisir kerusakan yang ditakutkan bisa merembet ke ruangan lainnya.
Jika menunggu perbaikan menggunakan APBD Perubahan 2021, menurut Ketua DPD PKS Kota Bogor akan memakan waktu yang lama karena birokrasi yang ada. “Kalau menunggu anggaran Perubahan APBD 2021, dikhawatirkan lama dan tidak keburu dilaksanakan. Karena masih ada tahapan pembahasan sampai dengan penetapan. Ditambah lagi proses evaluasi gubernur, penjabaran APBD, dll yg pasti membutuhkan waktu. Jika dengan dana BTT, bisa langsung diproses dari sekarang dan masih ada waktu sampai akhir Desember nanti,” pungkasnya.
rls
