Menu

Dark Mode
Heboh Kematian Misterius Influencer Menawan Taiwan di Malaysia Sony Rilis Cloud Streaming, Main Game di PlayStation Portal Tak Perlu Konsol PS5 Lagi Bos Nvidia Yakin China Akan Kalahkan AS dalam Perlombaan AI PPATK Sebut Transaksi Judol Anjlok 57% Jadi Rp 155 Triliun Viral App Permissions Gojek Soal Contacts, Pengguna Tak Perlu Khawatir 3 Astronot China Terdampar di Antariksa, Pesawat Diduga Rusak

Headline

PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan

badge-check


					PKS: Sosial Distancing tak Efektif, Tanpa Ada Penegakan Aturan Perbesar

PKS dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar pertemuan untuk penyerahan bantuan APD di Kantor IDI, Jakarta, Kamis (26/3). Dalam pertemuan itu mereka membahas kebijakan pemerintah hadapi corona.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai kebijakan social distancing atau physical distancing tak akan efektif jika masyarakat masih abai, dan pemerintah belum tegas dalam penerapannya.
Selain itu, Sohibul menegaskan sejak awal PKS telah menyarankan pemberlakun lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas penyebaran corona. Tetapi, yang dipilih oleh pemerintah saat ini baru sebatas imbauan physical distancing.
“Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah,” kata Sohibul usai menyerahkan bantuan APD di Kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Jakarta, Kamis (26/3)
Mantan Wakil Ketua DPR itu menganggap pilihan pemerintah untuk physical distancing tidak akan berdampak jika masih tidak ada penegakan aturan.
“Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi enggak ada enforcement, sama saja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung,” tutur Sohibul.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih juga sependapat dengan Sohibul. Dia menyarankan pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang diterapkan.
“Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau, tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai,” jelas Daeng.
Lebih lanjut, Daeng mengaku khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, maka kasus corona di Indonesia akan terus bertambah. Kekhawatirannya bertambah jika kasus corona terus naik, dan tenaga kesehatan akan kewalahan seperti di luar negeri.
“Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah,” pungkas Daeng.*
sumber kumparan.com
foto dok pks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Festival Sapi Bupati Jember Cup Jadi Magnet Nasional, Gus Fawait Soroti Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Jember

2 November 2025 - 17:54 WIB

Sinergi DWP Kemenkop Bersama Kepul Wujudkan Program ‘Sampah Jadi Rupiah’

30 October 2025 - 18:24 WIB

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dorong Lahirnya Perda KIP

30 October 2025 - 18:14 WIB

KLH Cabut 18 Segel, EAL Bisa Kembali Beroperasi

28 October 2025 - 21:25 WIB

Kementan jadikan Kapuas Pendongkrak Swasembada Pangan

28 October 2025 - 19:19 WIB

Trending on Headline