Jelang tutup tahun 2019, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2020 rampung dievaluasi Gubernur Jawa Barat, Senin (30/12/2019).
Menurut salah satu anggota Badan Anggaran (Banng) DPRD Kota Bogor, dari Fraksi PDI Perjuangan, Dadang Iskandar Danubrata, hasil evaluasi Gubernur Jabar disampaikan sore tadi, dan langaung dibahas DPRD Kota Bogor bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bogor.
“Dari hasil evaluasi gubernur, ada beberapa catatan. Tapi yang paling utama yakni terdapat selisih hasil bagi pajak provinsi senilai Rp35.5 miliar yang belum dialokasikan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata.
TAPD Pemkot Bogor dalam pembahasan, sambung Dadang, mengajukan untuk pembayaran BPJS PNS sesuai Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) , Nomor 75 Tahun 2019, Pasal 30, ayat 2, tentang Jaminan Kesehatan yang harus dibayarkan oleh pemkot kota Bogor kepada BPJS senilai 4 persen dari gaji take home pay bulanan PNS se Kota Bogor.
“TAPD menganggarkan untuk menambah anggaran BPJS PNS awalnya Rp 25 Miliar, saya minta anggaran tsb untuk diturunkan Rp 5 M, agar dana 5 M tsb bisa dialokasikan untuk dana Bantuan sosial Tidak Terencana (BTT), akhirnya disepakati anggaran BPJS PNS turun jadi Rp 20 M dan BTT jadi dianggarkan Rp 4.5 M,” tuturnya.
4.5 miliar lanjut Dadang, untuk bantuan sosial tidak terencana untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena bencana dan banfuan sosial lainnya yang tidak terencana sebelumnya.
“Kami dari PDI Perjuangan juga sudah meminta Walikota Bogor agar mengeluarkan Perwali penggunaan dana BTT tersebut, sehingga bisa lebih fleksibel dalam peruntukan penggunaannya termasuk untuk menebus ijazah siswa miskin yang menunggak, juga BPJS masyarakat tidak mampu yang menunggak,” ujarnya.
Selain itu dianggarkan Rp5,1 miliar untuk penambahan anggaran BPJS PBI.
“Kami juga mendukung usulan banggar yang mengusulkan dialokasikan anggaran untuk penyediaan 1 unit motor sampah di tiap kelurahan senilai 1.3 M, sisanya untuk hibah dan hal lain,” ujarnya.
Yang pasti Fraksi PDI Perjuangan akan terus memperjuangkan dana APBD 2020 kota Bogor agar bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat tidak mampu utamanya dan pembangunan di kota Bogor untuk proyek proyek yang dibutuhkan masyarakat.
“Mudah-mudahan, dana APBD 2020 ke depannya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat gakin Kota Bogor, yang membutuhkan,” tuntasnya.
Rls
