Paska dilantiknya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana, yang merupakan pejabat ‘impor’ dari luar Kota Bogor, langsung mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Menurut Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad, penempatan pejabat merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, tetap saja harus bisa melihat sebelumnya, apakah orang yang ditunjuk ini akan mampu menjalankan institusi yang dipimpin nanti ke depannya.
“Setelah nama Deni Hendana dilantik. Saya langsung mencari informasi dan search di internet, karena penasaran serta ingin tahu apa prestasinya. Dan mengejutkan, yang keluar justru berita-berita beberapa bulan lalu di tempat Deni menjabat, dimana isinya tak tercapainya target penerimaan pajak selama 2018 di KPP Pratama Depok. Dibaca di berita, penurunannya mencapai 16 persen dari target yang telah ditentukan yakni hanya mencapai 84 persen atau Rp1,39 triliun,” kata Bagus kepada wartawan.
Bagus menilai, apakah walikota, wakil walikota, sekda serta jajaran lainnya menelisik hal seperti ini juga. Karena, tak tercapainya target tersebut, dikhawatirkan terjadi juga di Kota Bogor di masa mendatang.
“Dan perlu diingat jika target-target sebelum kepala yang baru ini masuk, selalu tercapai, bahkan melewati target. Jadi, Pak Deni kerjanya jangan leha-leha,” tegas Bagus.
Eks Kepala KPP Pratama Depok, Deni Hendana yang saat ini menjabat Kepala Bapenda Kota Bogor, mengutip dari sejumlah berita nasional disebutkan.Saat menjabat Kepala KPP Pratama Depok mengalami penurunan penerimaan target pajak pada 2018.
Dijelaskan Deni, penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kawasan Cimanggis merupakan wilayah berkembang yang tidak memiliki perusahaan besar. Seperti diketahui, penerimaan pajak terbesar diperoleh dari perusahaan maupun industri berskala besar.
“Jadi kebanyakan, yang ada di daerah sini adalah industri cabang. Seperti di Jalan Raya Bogor tapi terdaftar di KPP Jakarta semisal KPP PMA dan LTO. Sedangkan di sini, terdaftar sebagai cabang,” kata dia.
Menurut Deni, penerimaan pajak terbanyak diperoleh dari wajib pajak pribadi, dengan status karyawan yang mencapai kurang lebih 96 persen. “Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar di kita ada sekitar 350 WP, empat persennya adalah cabang dari badan usaha atau perusahaan, sebagian besarnya lagi orang pribadi. Ya kondisi ini yang memang harus kita hadapi, dan perlu strategi khusus guna pencapaian target,” jelas Deni.
reporterherman
