Paska ambruknya sebagian atap ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor yang belum lama digunakan wakil rakyat, langsung mendapat perhatian khusus Pimpinan DPRD Kota Bogor. Minggu (27/10/2019) Pimpinan DPRD Kota Bogor bersama Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau langsung atap yang ambruk itu.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, teknis pembangunan yang paham itu ahli bangunan, tapi dilihat sekilas, bangunan setinggi lima lantai dengan dinding yang tanpa penguat beton, kondisinya sangat mengkhawatirkan.
“Menurut saya ini sesuatu yang riskan, apalagi ini adalah gedung publik yang mana kami harapkan gedung ini adalah menjadi tempat tinggal dan berkumpulnya warga masyarakat Kota Bogor. Jadi kami pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini, meskipun memang ada faktor alam yaitu hujan deras disertai angin yang besar,” kata Atang kepada wartawan usai melihat langsung kondisi atap ambruk tersebut.
Atang berpendapat, kualitas bangunan terkesan rapuh. Untuk itu pimpinan DPRD berpendapat perlu ada penyelidikan dan pemeriksaan.
“Ya, lihat dulu dari perencanaannya, kemudian juga dari sisi pelaksanaan. Apakah kemudian ada kesalahan atau tidak terpenuhinya beberapa standar maupun prosedur. Kami berharap pihak yang berwenang bisa melakukan pemeriksaan secara lebih lanjut,” jelasnya.
Senin (28/10/2019), lanjut Atang, pihaknya akan rapat untuk menentukan apakah dibuat Panitia Khusus (Pansus) atau tidak untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pansus dibentuk dengan tujuan mengetahui apakahsemua persyaratan atau semua kualifikasi sudah terpenuhi atau belum.
“Dan kalau seandainya terjadi kesalahan atau penyimpangan, saya kira perlu ada tindakan lebih lanjut. Aktivitas jelas terganggu tapi kami tetap akan bekerja sesuai dengan tuntutan, semua tugas pokok dan fungsi kami laksanakan termasuk minggu depan, setelah orientasi kami akan maraton membahas APBD tahun 2020, juga menyelesaikan tiga raperda. Tentu bahwa pekerja di bawah situasi gedung yang seperti ini membuat kami khawatir,” terangnya.
Atang menegaskan, bahwa perlu diupdate secara menyeluruh, tidak hanya satu bagian lantai lima dan dinding luar saja. Pemkot Bogor juga pasti punya rekamannya baik itu dari sisi perencanaan dan DED awalnya seperti apa. Termasuk ketika proses pembangunan dan pastikan juga ada pengawas juga yang mudah-mudah bisa ditelusuri semuanya.
“Jangan sampai kemudian anggara besar Rp70 miliar lebih berasal dari anggaran rakyat, harusnya bisa dimanfaatkan oleh rakyat serta wakil rakyat yang bisa bekerja lebih optimal. Jadi tidak optimal,” tegasnya.
reporterpratama
