Sebagai salah satu rangkaian pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bogor, telah dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama antara Walikota dengan 13 Instansi layanan publik yang ada di Kota Bogor, di ruang Paseban Sri Bima Balaikota Bogor Jumat (8/3/2019).
Penandatanganan disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Prof Diah Natalisa.
Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan, proses pembangunan MPP Kota Bogor sudah dilaksanakan beberapa tahapan, sampai dengan tahapan PKS ini.
“Akan ada 145 jenis layanan dari 13 Instansi yang akan bergabung di MPP nanti”, ujar Denny Mulyadi.
Sementara itu, dalam sambutannya Walikota Bogor Bima Arya menyatakan, hadirnya pelayanan untuk menghadirkan aspek legitimasi, pengakuan terhadap hadirnya pelayanan pemerintah di masyarakat.
“Harus dipahami bahwa ruh dari hadirnya pemerintah adalah legitimasi masyarakat. Pelayanan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat”, tegas Bima.
Selain itu, Bima berharap kehadiran MPP akan mendorong ekonomi, dengan juga memfasilitasi UMKM di Mal yang akan dibentuk. Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyatakan terima kasih atas partisipasi lembaga/badan yang bergabung dalam MPP Kota Bogor.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalia, menyatakan MPP ingin mewujudkan satu tempat pelayanan secara terpadu untuk memudahkan warga dalam menerima layanan publik.
“Dibeberapa negara maju, kegiatan seperti MPP ini sudah berjalan dan memudahkan sekali warganya dalam layanan publik”, ungkap Diah dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Deputi menyatakan bahwa Ajarbaizan dan Georgia menjadi salah satu negara yang fenomenal dalam inovasi layanan publik, salah satunya dengan mendirikan Public Service Hall untuk warganya. Ini yang kemudian direplikasi oleh Kementerian PANRB dengan menerbitkan Permen 23 tahun 2017 tentang MPP.
“Hadirnya MPP bertujuan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pelayanan publik. Disamping untuk untuk terus meningkatkan daya saing global”, tandas Diah.
Perlu diketahui bahwa instansi dan lembaga yang bergabung dalam MPP Kota Bogor antara lain, Kepolisian Resort Bogor, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, DPMPTSP Jawa Barat, BPN, Kemenag, PDAM, Dinas Disdukcapil, Bapenda, Samsat, dan DPMPTSP Kota Bogor sebagai koordinator MPP.
(RM)
