Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan anti korupsi kepada seluruh pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.
Acara yang dipusatkan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4/2018), itu dihadiri ratusan paslon, termasuk empat pasangan calon dari Kota Bogor.
Pembekalan antikorupsi tersebut langsung disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Acara ini juga diisi dengan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paslon Kepala Daerah se-Jawa Barat 2018-2023 oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, Basaria meminta semua calon patuh dalam pelaporan LHKPN serta melaksanakan proses Pilkada secara berintegritas dan berkomitmen membangun daerah sesuai janji kampanyenya. Bahkan, Basaria menyinggung implementasi sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kota Bogor.
“Kami mendorong implementasi e-planning, e-budgeting bersama Tim Koordinasi Supervisi KPK. Daerah yang sudah menerapkan adalah Kota Bogor dan sukses mengimplementasikan saran dari Tim Korsupgah KPK. Sistem pencegahan korupsi di Kota Bogor itu sudah dibangun bersama sejak 2015 dan dapat direplikasi di daerah lain,” ungkap Basaria.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan semua calon agar memahami perencanaan dan anggaran, perizinan.
Mendagri menyinggung pula agar daerah lain dapat mencontoh Kota Bandung, Kota Bogor, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan Banyuwangi dalam membangun layanan publiknya.
“Kepala Daerah harus mampu mengelola program yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, calon walikota Bogor petahana Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pembekalan dan deklarasi yang dihelat oleh KPK, Kemendagri dan KPU itu. Bima Arya yang dalam Pilwalkot Bogor kali ini berpasangan dengan mantan Pejabat KPK, Dedie Rachim, berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas.
“Ke depan, kami akan meneruskan implementasi e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-controlling guna mendorong birokrasi yang bersih dan melayani,” ungkap Bima.
Seperti diketahui, Dedie tercatat sudah 12 tahun berkarir di KPK. Dedie pernah menduduki berbagai macam posisi strategis di lembaga anti-rasuah itu mulai dari Direktur Dikyanmas, Plt Direktur LHKPN, Plt Direktur Litbang, Plh Deputi Pencegahan dan terakhir di Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK.
Acara yang juga dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu diakhir dengan deklarasi sikap anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian dan dukungan penyelenggaraan pilkada damai oleh para calon kepala daerah.
