Pemasangan plang rencana penutupan akses jalan tersebut oleh pemilik tanah di Jalan Regional Ring Road (R3) mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyelesaikan persoalan tukar guling atau ruislag tanah tersebut.
“Kamis 1 Februari 2018 di ruang Sekertaris Daerah, jajaran terkait lingkungan Pemkot Bogor serta Badan Pertanahan Nasional termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar rapat tertutup membahas konsinyasi tanah milik DJKN,” kata Taufik.
Pihak DJKN lanjutnya, juga terbuka dan siap menyiapkan data-data yang mendukung untuk pengambilan uang konsinyasi pembebasan lahan di Pengadilan Negeri Bogor.
“Kita tadi sepakat juga akan membuat jadwal, maksimal 1,5 bulan untuk konsinyasi selesai dan selanjutnya pelaksanaan tukar guling,” imbuhnya.
Pemkot Bogor sendiri mengklaim telah membeli tanah milik DJKN seluas 15.030 meter persegi senilai Rp8,4 miliar dengan pembayaran melalui jalur konsinyasi di pengadilan. Namun, DJKN sampai saat ini belum mengambil uang tersebut.
“Yah itu karena masih diperlukan beberapa syarat administratif yang mereka (DJKN) telusuri sama-sama. Salah satunya, bukti SPH yang belum ditemukan karena tanah itu pelimpahan eks BPPN,” jelas Taufik saat ditanyakan alasan DJKN.
Sebelumnya, Aab Salim Abdullah, selaku perwakilan keluarga pemilik tanah mengatakan, bahwa tanah yang belum menerima ganti rugi adalah milik Siti Hodidjah dengan luas tanah 1.987 meter persegi.
Kata Aab, sejak pembebasan tanah yang digunakan Jalan R3 seksi 2 tahun 2011 sampai saat ini belum mendapatkan lahan pengganti atau ruislag yang dijanjikan Pemkot Bogor.
Lanjut Aab,Pemkot Bogor melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) akan meruislag tanah tersebut dengan tanah seluas 2.410 meter persegi milik DJKN. Namun, DJKN belum dapat merealisasikan, dikarenakan kata Aab, tersangkut persoalan administrasi pertanahan yang overlap antara pengembang Bogor Raya, Pemkot Bogor dan DJKN.
“Pemkot Bogor segera menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tak kunjung ada penyelesaian maka akses jalan R3 akan ditutup secara total oleh pihak pemilik tanah,” katanya.
reporterpratama
