Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta kepada Walikota Bogor untuk menjadikan BPPTPM Kota Bogor sebagai contoh penerapan pelayanan perizinan secara elektronik bagi Kota/Kabupaten di 8 Provinsi di Indonesia. Permohonan sudah dilayangkan secara resmi bernomor B-5276/10-16/06/2016 tertanggal 21 Juni 2016. Penunjukkan ini didasarkan atas penilaian KPK kepada BPPTPM Kota Bogor pada kunjungan akhir Februari 2016 yang lalu. Nantinya BPPTPM Kota Bogor akan bergabung dengan Kota Surabaya untuk contoh e planning dan Kabupaten Bogor untuk e-procurement. Hal ini dinyatakan oleh perwakilan KPK dalam pertemuan, Senin (27/6/2016), di Ruang Tamu Walikota, Jalan Juanda 10 Bogor. Dengan penunjukan BPPTPM sebagai percontohan, diharapkan layanan perizinan dapat berjalan secara sederhana, mudah, akuntabel, ramah dan tepat waktu.
Kepala BPPTPM Kota Bogor Denny Mulyadi mengatakan Kota Bogor dipilih karena sudah menerapkan pelayanan perizinan yang terpadu dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang menunjang perizinan dan pelayanan publik dibanding Kota atau Kabupaten lainnya. “KPK telah melakukan observasi dan verifikasi ke beberapa daerah dalam penerapan e-planning, e-procurement, dan pelayanan perizinan terpadu. Mereka berpendapat bahwa BPPTPM Kota Bogor dapat dijadikan salah satu acuan percontohan,” tandasnya.
Menanggapi permintaan KPK tersebut, Walikota Bogor menyatakan akan siap membantu dan bekerjasama dengan KPK untuk menjadikan BPPTPM sebagai best practice penerapan perizinan secara elektronik. “Saya telah meminta Kepala BPPTPM untuk mempersiapkan dan mau berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang layanan perizinan kepada Pemerintah daerah lainnya”, ujar Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Denny menyampaikan kesiapan jajarannya atas penunjukan percontohan tersebut. “Bagi kami, hal tersebut sebagai tantangan untuk terus meningkatkan pelayanan perizinan di Kota Bogor. Kami terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam layanan secara elektronik dengan dukungan semua pihak”, ujar Denny.#
