Pemerintah menyebut persoalan stunting masih menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan berbagai program intervensi stunting tetap berjalan meski Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting telah berakhir pada Desember 2024 dan kini tengah direvisi.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan prevalensi stunting nasional terus mengalami penurunan. Pada 2025, angka stunting tercatat berada di level 18,8 persen.
Pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 5 persen menuju Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, Budi menilai masih ada pekerjaan rumah besar karena angka stunting di sejumlah daerah belum merata dan masih cukup tinggi.
“Misalnya itu di Papua Pegunungan, NTT, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan, tentu kita akan melibatkan dan melakukan upaya di provinsi-provinsi tersebut agar persoalan stunting bisa lebih ditekan minimal sama atau lebih rendah dari prevalensi di tingkat nasional,” kata Budi dalam Media Briefing di Kantor BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (20/5).
BKKBN mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk kategori keluarga risiko stunting (KRS). Persoalan sanitasi dan akses air minum layak masih menjadi faktor terbesar penyebab tingginya angka tersebut.
Berdasarkan data Pendataan Keluarga 2025, terdapat 41,4 juta keluarga dengan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, atau memiliki balita. Dari jumlah itu, sekitar 8,1 juta keluarga teridentifikasi sebagai keluarga risiko stunting.
Rinciannya, sekitar 2,9 juta keluarga tidak memiliki jamban layak, 1,7 juta keluarga tidak memiliki akses air minum utama yang layak, serta 4,3 juta pasangan usia subur masuk kategori “4 terlalu”, yakni melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, atau memiliki anak terlalu banyak.
Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN Yuni Hastuningsih mengatakan data tersebut berasal dari hasil verifikasi Pendataan Keluarga 2025.
Menurut Yuni, indikator keluarga risiko stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi gizi, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan dan sanitasi keluarga.
Dari total 8,1 juta keluarga risiko stunting tersebut, pemerintah memprioritaskan kelompok desil 1 atau keluarga miskin sebagai sasaran utama program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Yuni menjelaskan bantuan dalam program GENTING tidak hanya berupa makanan tambahan, tetapi juga menyasar persoalan mendasar yang berkaitan dengan stunting.
Bantuan tersebut meliputi pembangunan jamban sehat, akses air bersih, rumah layak huni, bantuan nutrisi, edukasi pengasuhan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
BKKBN menargetkan program GENTING pada 2026 dapat menjangkau 1 juta keluarga risiko stunting yang tersebar di 38 provinsi.
Menurut BKKBN, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan kognitif, hingga meningkatkan risiko penyakit metabolik saat dewasa.
Sumber: cnnindonesia.com
