Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak, seperti Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres hingga Komisi Penasihat Khusus untuk Rohingya, Kofi Annan. Dia menegaskan Indonesia akan membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
Jokowi menyesalkan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan bukan hanya kata-kata mengecam, tetapi tindakan nyata untuk membantu mereka yang tertindas.
“Sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar dan memberikan akses bantuan kemanusiaan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Jokowi mengutus Menteri Retno menemui Menteri Luar Negeri Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. “Kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan,” tegasnya.
Jokowi juga meminta Menteri Retno untuk terbang ke Bangladesh yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga Rohingya. Dia ingin negara lain juga membuka diri membantu etnis Rohingya.
“Saya juga menugaskan Menlu untuk terbang ke Dhaka di Bangladesh,” ungkap Jokowi.
Jokowi menjelaskan kedatangan Menteri Retno ke lokasi pengungsian dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan oleh para pengungsi. “Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan,” ujarnya.
Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia saat bulan Januari dan Februari lalu telah mengirimkan sejumlah bantuan, berupa makanan dan obat-obatan yang mencapai sepuluh kontainer. Sekolah di Rakhine state juga sudah dibangun. Ke depan, pembangunan rumah sakit akan dimulai bulan Oktober.
Untuk penanganan kemanusiaan akibat konflik tersebut, pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan berupa makanan dan obat-obatan sebanyak sepuluh kontainer pada bulan Januari dan Februari lalu.
“Saya dan seluruh rakyat Indonesia, menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman. Pemerintah berkomitmen terus membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional,” ujarnya.
Menteri Retno menambahkan Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
“Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi,” kata Menlu Retno Marsudi dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Minggu (3/9).
Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada 29 Agustus 2017, Pemerintah RI meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.
Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Retno terus berkomunikasi dengan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commissionon Rakhine State. [did]
sumbermerdeka.com
