Pegawai dan warga yang tengah mengurus perizinan di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor Jawa Barat, Senin (7/11/2016) pagi, mendadak heboh.
Kehebohan terjadi lantaran 5 petugas berseragam safari masuk ke dalam kantor pelayanan tersebut, dan langsung mewawancara warga yang hendak mengurus perizinan (pemohon izin). Setelah diselidiki ternyata ke 5 petugas tersebut merupakan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor.
Menurut Kepala BPS Kota Bogor Budi Hardiyono, sejak pukul 09.00 WIB timnya sudah tiba di kantor BPPTPM Kota Bogor untuk dilakukan survey. BPPT PM menjadi salah satu lembaga yang ditinjau dalam kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) 2016 hasil kerjasama antara KPK dengan BPS.
“Penilaian SPI terdiri dari penilaian internal dan eksternal dengan metode wawancara langsung berbasis android. Penilaian internal dilakukan atas 10 karyawan BPPTPM yang dipilih secara acak. Sedangkan penilaian eksternal dilakukan kepada 10 pemohon perizinan yang dilakukan secara acak pula,” kata Budi kepada kabaronline.co.id.
Pelaksanaan SPI dilakukan lanjutnya, untuk mencegah praktik korupsi dalam proses layanan publik. “Survey dilakukan untuk proses pendalaman terhadap data layanan yang akan dianalisa untuk proses pencegahan korupsi oleh KPK” tegas Budi.
Ketika ditanya apakah menemukan barang bukti yang menunjukan adanya dugaan korupsi atau pungli, Budi mengaku sejauh ini tidak menemukannya di BPPT PM.
“Alhamdulillah sampai sekarang kami belum menemukan dugaan pungli di loket pelayanan,” katanya.
simak juga videonya http://wp.me/p6EsDG-4ev
Sementara itu Kepala BPPTPM, Denny Mulyadi. Menurut Dennny kegiatan ini sangat baik. “Dengan survey ini kita jadi mengetahui, apakah ada pegawai yang menawarkan jasa dengan memberikan imbalan tertentu. Hasil penilaian akan diinformasikan,” katanya.
Denny menambahkan, pihaknya menerapkan sistem online (SMART) sehingga tidak mungkin pemohon dan petugas bertatap muka.
“Pemohon mengajukan permohonan ijinnnya melalui sistem online. Dengan sistem ini pemohon dan petugas tidak saling mengenal, karena tidak bertatap muka. Untuk itu kemugkinan melakukan tindakan tersebut saya rasa persentasenya sangat kecil,” pungkasnya.
#pratama | Aldho Herman
