Menanggapi isu beredarnya vaksin palsu impor yang beredar di apotek, klinik, tempat praktek Dokter, dan rumah sakit swasta, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kota Bogor merespon cepat dengan membentuk tim khusus.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Dr Dede Rukasa, pengelolaan vaksin dibagi menjadi dua bagian, satu untuk pendistribusian, satu lagi pengawasan di balai pom pelayanan kesehatan masyarakat (Yankes).
“Selama belum ada keluhan dan laporan dari masyarakat, kami belum siapkan tindakan apapun, karena apa yang mau kita tindak. Namun setelah ada laporan atau berita terkait adanya vaksin palsu dan efek samping yang membahayakan, kita akan segera bertindak dan menyiapkan tim khusus untuk memverifikasi dan menangani hal tersebut,” kata Dede.
Hal senada dituturkan Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular, Dr Siti Robiah. Menurutnya terkait vaksin palsu, hingga saat ini Dinkes belum mendapat laporan langsung dari masyarakat.
“Kami hanya tahu dari berita yang beredar, yang mengatakan bahwa ada vaksin palsu di Bogor. Kota atau Kabupaten, pihak kami belum tahu. Sepertinya masyarakat yang menjadi korban akibat vaksin palsu tersebut melaporkan langsung ke Polisi, dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian,” kata Robiah.
Siti Robiah menjelaskan, vaksin yang didapat berasal dari provinsi, yang tentunya provinsi dari pusat. Vaksin yang Dinkes Kota Bogor terima adalah vaksin asli dan terjamin dari PT Bio Farma.
“Yang kita distribusikan ke puskesmas, posyandu, rumah sakit, klinik, dokter praktek, bidan praktek, baik milik swasta maupun milik pemerintah, semua dari PT Bio Farma. Namun untuk yang swasta tidak semua mendapat atau menggunakan vaksin tersebut dari kami,” katanya.
Namun untuk mengantisipasi, lanjutnya, Dinkes akan segera membentuk tim investigasi untuk secepatnya turun langsung mengecek ke rumah sakit-rumah sakit yang tidak menggunakan vaksin dari dinkes, mengecek sumber pembeliannya dari mana.
“Kami juga akan mengkroscek vaksin ini asli apa palsu, dan siapa saja yang sudah divaksin. Karena yang kami ketahui dari pemberitaan, bahwa vaksin palsu tersebut adalah vaksin impor, bukan vaksin yang disediakan oleh dinkes,” ujarnya.
Siti juga mengaku mendapat laporan dari Grup Gerakan Sadar Imunisasi (GESAMUN), bahwa ada salahsatu anak setelah divaksin tidak diberikan nomer BATCH (nomer seri produksi vaksin) oleh dokter yang memvaksin, ini perlu dipertanyakan dan jadi perhatian.
Selain itu dari berita yang beredar setelah diselidiki berdasarkan temuan, kombinasi vaksin palsu tersebut adalah cairan infus dan vaksin tetanus yang efek sampingnya hampir tidak ada dan tidak terlihat.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr Ratna Dyah Mutiarani menambahkan, ada tata cara distribusi obat untuk vaksin yang beredar dari produsen. Resminya pendistribusian melalui Perusahaan Besar Farmasi (PBF), selanjutnya PBF yang akan menyuply ke rumah sakit, atau apotek maupun dokter praktek.
“Dari PBF itu biasanya suply ke rumah sakit, karena rumah sakit yang biasanya menggunakan injeksi, kalo apotek kan harus pake resep, ditebus pasien, lalu kembali lagi ke rumah sakit, itu ribet. Itu sebabnya biasanya klinik atau rumah sakit yang langsung pelayanan yang menyediakan vaksin tersebut, belum lagi untuk penyimpanan itu harus menggunakan pendingin khusus yang mahal harganya, dengan aturan suhu harus sekitar 2 sampai 8 derajat celsius, apa mereka yang membuka praktek-praktek mandiri menyediakan standar yang sama dengan apa yang Dinkes punya, itu menjadi pertanyaan, juga mereka sulit membedakan mana produk asli atau palsu dari produk impor tersebut, karena sangat mirip,”kata Ratna.
#Yudi Budiman
