Dinilai berhasil menekan penyakit Frambusia, Kota Bogor diganjar sertifikat oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes )RI di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Sertifkat diberikan langsung Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno MARS didampingi Kepala Bidang P2P, Bapak Bai Kusnadi SKM, MPH dan Ketua Tim Kerja P3MS, dr. Tengku Yenni Febrina, , Rabu (6/3/2024) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno MARS, penyakit Frambusia adalah penyakit menular langsung antar manusia yang disebabkan oleh infeksi kronis bakteri Treponema Pertenue dan pada umumnya terlihat sebagai lesi pada kulit serta dapat menyebabkan cacat pada tulang.

“Frambusia merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif, dan efisien. Saat ini, Frambusia masih merupakan Penyakit Menular Tropik Terabaikan/Neglected Tropical Deseases (NTD),” kata Kadinkes.

Sertifikat Bebas Frambusia ini lanjut Kadinkes, diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah terbukti tidak ditemukan kasus frambusia dan memiliki surveilans frambusia yang bekinerja baik. Surveilans frambusia bekerja baik yaitu menemukan secara aktif penularan frambusia dengan mencari suspek serta mengskrining suspek sehingga benar-benar terbukti tidak ada penularan dan kasus di Kota Bogor serta rutinnya melakukan pelaporan zero reporting.

“Kami telah melakukan berbagai upaya terkait penyakit frambusia. Antaralain menerbitkan Surat Edaran Tentang Sertifikasi Kab/Kota Bebas Frambusia Bagi Kota Bogor, sosialisasi Sertifikasi Frambusia kepada Seluruh Dokter PJ Penyakit Menular, Pengelola Program Kusta Frambusia, Petugas Promkes, dan Petugas UKS & UKM, dan Petugas Kesling di 25 puskesmas Kota Bogor,” katanya.

Selain itu, kata Kadinkes, dilakukan pula sosialisasi Terkait Frambusia kepada Lintas Sektor baik Lurah, Camat, Organisasi Perangkat Daerah, LSM di Kota Bogor, sosialisasi Terkait Frambusia kepada kader di seluruh 68 Kelurahan di Kota Bogor.

“Kami juga melakukan penjaringan ke 310 Sekolah Dasar dan siswa Sekolah Dasar untuk menemukan suspek Frambusia. Melakukan skrining Frambusia menggunakan RDT Frambusia kepada 104 anak suspek frambusia, dimana 104 anak suspek setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya negatif frambusia,” jelasnya.

Kadinkes menambahkan, yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Frambusia melalui petugas promkes Puskesmas.

“Kami juga menampilkan media KIE elektronik melalui sosial media Dinas Kesehatan Kota Bogor dan seluruh sosial media Puskesmas di Kota Bogor, agar masyarakat lebih mudah memahami,” ujarnya. Pratama

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menggelar Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Screening TBC dan Sosialisasi  Aksi Geulis (Akselerasi Gerakan Eliminasi Tuberkulosis) di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (4/9/2023).

Aksi Geulis merupakan inovasi dari Dinkes Kota Bogor. Gerakan ini dilakukan bersama dengan stakeholder mulai dari Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan dan OPD terkait dengan memanfaatkan informasi berupa aplikasi pemetaan Tuberkulosis guna membantu pelacakan dan pemantauan TBC.

“Alhamdulillah Aksi Geulis baru saja mendapatkan penghargaan di ajang Indonesia  Tuberculosis International Meeting (INA-TIME) 2023,” ujar Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Retno sapaan akrabnya mengatakan, sosialisasi Aksi Geulis ini digelar sebagai upaya menekan angka kasus TB di Kota Bogor yang pada 2022 naik menjadi 200 persen dan kasus TB anak naik menjadi 300 persen. Terdapat lima inovasi yang terdapat pada Aksi Geulis.  

Pertama, membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC Kota Bogor ini salah satu strategi dan wujud komitmen dari Pemkot Bogor. Kedua, membentuk tim percepatan eliminasi TBC dari lintas sektor, lintas program dan fasyankes. Ketiga, membuat aplikasi si Geulis.

“Aplikasi ini memetakan penderita Tuberkulosis dalam hal pelacakan, pemantauan dan faktor risiko. Keempat, mengaktifkan RW siaga dan kelima, menyediakan RS rujukan TB resisten obat yakni RSUD Kota Bogor,” jelasnya.

Ia melanjutkan, banyak perubahan yang terjadi setelah intervensi dengan proyek perubahan Aksi Geulis di Kota Bogor yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap reformasi birokrasi tematik. Mulai dari menurunkan risiko penularan kasus TBC sensitive obat maupun TBC resisten obat, menurun risiko stunting pada anak balita, efisiensi waktu dan biaya rujukan dan efisiensi biaya pengelolaan program.

“Aksi Geulis memudahkan pelacakan kontak, melakukan pemantauan dan mengetahui data penderita pasien TB di setiap wilayah alias berdasarkan zonasi, bisa diakses secara real time dan bisa dilakukan intervensi langsung kepada pasien,” katanya.adv

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melaksanakan pemberian imunisasi human papilloma virus (HPV) yang dimulai tanggal 8 Agustus 2023 dengan sasaran yang diberikan imunisasi HPV hanya anak perempuan kelas 5 SD/MI/sederajat dan anak perempuan usia sekolah yang tidak bersekolah (usia 11 tahun). Sasaran kelas 5 perempuan di Kota Bogor sejumlah anak, dengan target capaian 95% .Pemberian imunisasi HPV dilakukan di 352 SD/MI Sederajat melalui program Bulan Imunisasi Sekolah .

Keterpaduan lintas program dan lintas sektor terkait diselenggarakan melalui wadah yang sudah ada, yaitu Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/M). Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan introduksi vaksin baru ke dalam program imunisasi nasional. Dalam melaksanakan imunisasi HPV yang terintegrasi dengan BIAS, sasaran yang harus dijangkau tidak hanya anak yang bersekolah di sekolah formal tetapi juga anak-anak yang bersekolah  di sekolah-sekolah non formal, anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

“Bagi sasaran yang tidak bersekolah, Dinas Kesehatan Kota Bogor berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bogor untuk pendataan sasaran dan pelaksanaanya akan melibatkan puskesmas,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno, Jumat (11/08/2023). Retno menjelaskan, Imunisasi HPV semakin dini diberikan semakin baik, karena akan melindungi anak dari human papilloma virus yang kemudian hari menyebabkan kanker serviks. Komite penasihat kemanan vaksin WHO menyatakan bahwa vaksin HPV sangat aman dan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh.

Saat ini program nasional pencegahan kanker serviks yang sudah dilaksanakan adalah deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). Deteksi dini dengan pemeriksaan IVA hanya dapat dilakukan pada perempuan yang sudah menikah. “Pencegahan kanker serviks akan semakin efektif jika dibarengi dengan upaya pencegahan dengan pemberian imunisasi HPV. Dengan mempertimbangkan tingginya beban penyakit yang disebabkan infeksi human papilloma virus dan telah tersedianya vaksin HPV yang aman untuk mencegah penyakit tersebut, maka akan dilakukan penambahan vaksin baru, yaitu vaksin HPV ke dalam program BIAS,” tambah Retno.

Vaksin HPV ini bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi yang bisa melawan penyakit Ca Cervix disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus. Hasil yang diharapkan dalam jangka pendek yaitu menurunkan angka insiden kutil kelamin (genital warts) dan dalam jangka panjang menurunkan prevalensi kanker serviks.

Sebanyak 95% kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus (HPV) dan biasanya terjadi pada perempuan usia reproduksi. Ada lebih dari 100 tipe HPV dan sekitar 40 tipe dapat menginfeksi area genital. Tipe yang paling sering menyebabkan kanker serviks, kanker vulva vagina, pre-kanker anal, dan kanker penis adalah tipe 16 dan 18 sedangkan tipe 6 dan 11 paling sering menyebabkan kutil kelamin.ADV

Berdasarkan data dari Indonesian Rotavirus Surveillance Network (IRSN), Rotavirus sebagai penyebab utama diare cair akut pada balita diare yang dirawat inap, tahun 2001-2008 sebesar 58%, tahun 2009-2011 sebesar 52% dan pada tahun 2012-2016 sebesar 45%. Selain itu 9,8% kematian pada bayi (<12 bulan) dan 4,55% kematian pada anak balita (12-59 bulan) di Indonesia disebabkan oleh Diare. Di Kota Bogor sendiri kasus diare Tahun 2022 sebanyak 685 (6,4%) kasus.

Diare juga dapat menimbulkan masalah stunting pada anak karena zat mikro yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, hilang karena infeksi diare yang berulang. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan diare ini, diantaranya melalui perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan serta penanganan diare dengan oralit dan zink, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan tingginya beban penyakit diare dan telah adanya beberapa studi tentang diare yang disebabkan oleh Rotavirus serta rekomendasi dari WHO dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) dan tersedianya vaksin yang aman dan efektif, serta meningkatkan kualitas hidup anak bangsa, maka perlu dilakukan pemberian imunisasi RV sebagai upaya komprehensif pencegahan diare pada bayi di Indonesia

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, pelaksanaan pemberian imunisasi Rotavirus dengan sasaran bayi akan dimulai tanggal 15 Agustus 2023. Sasaran imunisasi Rotavirus di Kota Bogor sejumlah bayi dengan target capaiannya 100%. Pemberian rotavirus sebanyak 3 dosis dengan dosis pertama untuk bayi usia 2 bulan (bayi lahir mulai 16 mei) dosis kedua usia 3 bulan dan dosis ketiga usia 4 bulan dan diberikan hanya batas usia bayi 6 bulan saja. “Pemberian imunisasi ini dilakukan dalam pelaksanaan posyandu, di 981 posyandu yang ada di Kota Bogor. Selain itu pemberian imunisasi Rotavirus bisa didapatkan di 25 Puskesmas di Kota Bogor,” tuturnya, Senin (14/08/2023).

Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan introduksi vaksin baru ke dalam program imunisasi nasional. Imunisasi Rotavirus penting mncegah stunting dan kematian pada bayi akibat diare berat. Keamanan vaksin rotavirus secara rutin ditelaah oleh Global Advisory Committee for Vaccine Safety (GACVS) dan vaksin menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah keamanan yang serius. Imunisasi/suntikan ganda juga aman diberikan pada anak, karena melindungi anak, meningkatkan efisiensi, dan menyebabkan keseluruhan kunjungan vaksinasi lebih sedikit. Adv

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor akan menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di 981 Posyandu, 96 PAUD, Puskesmas, dan Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) terkait Penemuan kasus anak terjangkit polio di Purwakarta pada Maret 2023.

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena mengatakan bahwa Sub Pin merupakan pemberian vaksinasi polio pada seluruh anak berusia 0-59 bulan tanpa melihat status imunisasi.

“Walaupun si anak sudah diimunisasi polio tetap akan diimunisasi lagi. Untuk memastikan seluruh telah anak mendapat imunisasi,” kata Erna, Jumat (31/3/2023).

Sub Pin akan berlangsung sebanyak dua kali. Tahap pertama akan berlangsung pada 3-9 April 2023. Sementara tahap kedua diperkirakan dimulai pada 15 Mei 2023.

Erna menyebutkan bahwa imunisasi ini wajib diikuti seluruh balita yang ada di Kota Bogor, karena penyakit polio bisa menyebabkan kelumpuhan permanen pada anak. Hingga saat ini belum ada obat definitif yang dapat mematikan virus polio.

“Anak yang bisa diselamatkan pun akan mengalami kecacatan seumur hidup. Hal ini akan berdampak pada sisi produktivitas dan sebagainya. Penyakit ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi,” ujarnya.

Ia berharap agar seluruh orang tua dapat memahami pentingnya imunisasi karena dapat melindungi anaknya dari virus polio.

Erna menyebut, ada balita di Kota Bogor yang harus divaksinasi. Selanjutnya, Pihaknya menargetkan memperoleh vaksinasi hingga 95 persen.

Untuk memaksimalkan hal tersebut Dinkes juga akan menggelar sweeping ke rumah-rumah selama 5 hari pasca Sub Pin.

“Kami akan menerjunkan 567 tenaga kesehatan, 3195 kader, supervisor di level Puskesmas dan Posyandu untuk mensukseskan Sub Pin. Kami juga meminta dukungan dari Camat, Lurah, RW, RT, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk meyakinkan masyarakat pentingnya imunisasi polio sehingga anak-anak di kota ini bisa bebas polio,” tandasnya. Adv

Mengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait terutama pemerintah. Terkait upaya pengamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat telah mengatur bahwa makanan dan minuman yang diproduksi dan diedarkan ke masyarakat harus memenuhi standar atau kriteria aman dikonsumsi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan keamanan pangan yaitu melalui pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Dinas Kesehatan adalah salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan keamanan pangan. Pada bulan Ramadhan 1444 Hijriyah/ 2023, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Loka POM Kabupaten Bogor melksanakan pengawasan terkait keamanan makanan dan minuman jajanan.

Pada tanggal 27 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan jajanan takjil di area Universitas Pakuan Pemeriksaan dilakukan terhadap 18 sampel jajanan takjil yang diambil secara acak dari beberapa pedagang di area Universitas Pakuan. Dari 18 sampel jajanan takjil ( makanan dan minuman) antara lain mie glosor, gehu, keroket, lontong, es cincau, es pisang ijo,es pacar cina, dll. Paremeter pengujian yang dilakukan adalah pemeriksaan kandungan rodamin B, borax, methanil yellow dan formalin.

Dari 18 ( delapan belas) sampel jajanan tersebut bebas dari kandungan bahan-bahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang jajanan takjil di
area Universitas Pakuan telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya pada makanan.
Sehubungan dengan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jajanan takjil yang dijual di area Universitas Pakuan aman untuk dikonsumsi selama Ramadan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Sri Nowo Retno, MARS menghimbau kepada  pedagang jajanan takjil untuk terus memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jajanan takjil sehingga tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

Selain itu Kainkes juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat membeli makanan baik secara online atau langsung untuk berbuka puasa. “Konsumsilah vitamin dan makanan yang aman dan bermutu saat sahur dan berbuka puasa. Kami berharap dengan adanya pengawasan terhadap keamanan pangan selama bulan Ramadhan, diharapkan dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan masyarakat dalam beribadah,” kata Kadinkes. Adv