Melalui Pembentukan Forum Koordinasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berupaya untuk meningkatkan peran swasta, BUMN, dan BUMD dalam kegiatan pembangunan daerah.
Dengan demikian, seperti disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Perekonomian Tri Irijanto kepada kabaronline, Kamis (01/10/15), dapat disinergikan kegiatan-kegiatan PKBL atau CSR perusahaan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan Kota Bogor yang tidak teralokasikan dalam dana APBD.
“Apalagi tentang PKBL dan CSR ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.45-121 Tahun 2010 pada 10 Juni 2010, yang selanjutnya direvisi menjadi Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 500.45-93 Tahun 2012,” jelas Tri.
Lebih lanjut ia juga menyebutkan soal dasar hukum mengenai PKBL dan CSR ini. Yaitu dengan mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 88 Ayat 1 tentang BUMN. Termasuk juga berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (PT).
“Dasar hukum lainnya yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal,” imbuhnya. (D. Raditya)
