Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta, sampai saat ini terus digodok DPRD Kota Bogor. Perda yang menyoroti masalah CSR dinilai penting untuk dimanfaatkan masyarakat, terlebih selama ini dana csr disalurkan tidak tepat sasaran.
Anggota DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi mengatakan, alokasi dana CSR yang harus dibayarkan pertahunnya sebagai dana kompensasi penanaman modal di wilayah Bogor harus disalurkan ke titik yang tepat sasaran, namun karena kurangnya arahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kepada perusahaan swasta, banyak dana csr yang salah sasaran .
“Contoh, pembagian sembako ke warga oleh perusahaan, itu termasuk CSR. Namun kami nilai belum tepat sasaran, harusnya dipikirkan apakah cara tersebut sesuai dengan kebutuhan mendesak di Kota Bogor. Itu pertimbangannya,” kata Yus .
Perda CSR ini menurut Anggota DPRD Komisi A dari Partai PPP Achmad Aswandi merupakan inisiatif seluruh anggota DPRD Kota Bogor. Nantinya Perda ini berguna untuk mengatur seluruh alokasi dana yang diberikan pihak swasta bagi kepentingan masyarakat Bogor.
“Rancangan Perda masih digodok di Badan Legistatif Daerah (Balegda), namun untuk sekarang yang mengatur ada di bawah arahan forum CSR yang diketuai Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Intinya perda ini selain mengatur penyaluran csr juga membantu perusahaan menyalurkan csr dengan tepat sasaran ,” jelasnya. | yuda |
