Kota Yogyakarta – Wacana penggunaan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang menuai sorotan tajam dari legislatif. Komisi B DPRD DIY menegaskan tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, ruang publik, serta ketahanan pangan daerah.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pertahanan negara sebagai bagian dari menjaga kedaulatan NKRI. Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam, mengingat DIY memiliki keterbatasan wilayah.

“Kami tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Sekali lagi, kami tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Namun, setiap rencana penggunaan ruang harus dilaksanakan secara transparan, sesuai prosedur, memiliki kepastian hukum, serta didahului dengan kajian yang komprehensif,” ujar Andriana kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Andriana menjelaskan, wacana ini mengemuka menyusul hasil rapat kerja pengawasan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan oleh DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu. Sejauh ini, pihak Komisi B maupun Pemda DIY disebutnya belum pernah diajak bicara secara eksplisit terkait rencana tersebut.
Namun, sebagai mitra kerja Dinas Kehutanan, pihaknya merasa perlu memberikan rambu-rambu pengaman. Mengingat luas kawasan hutan di DIY sangat terbatas, ia meminta agar alih fungsi lahan tidak dilakukan secara serampangan. Terlebih, DIY saat ini sudah dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan pertanian yang mencapai kisaran 1.000 hektar per tahun.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga filosofi lokal Hamemayu Hayuning Bawono sebagai fondasi tata kelola wilayah di DIY, dimana hutan tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga sebagai ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat.
“DIY termasuk wilayah yang sangat terbatas, kita tidak punya banyak kawasan hutan. Jangan sampai ketika bicara ketahanan negara, kita mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Menyikapi wacana tersebut, Komisi B DPRD DIY mendorong lima langkah konkret yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan instansi terkait diantaranya yang pertama transparansi penggunaan ruang meliputi kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, serta bentuk kegiatan yang direncanakan.
Kedua, kepastian hukum dan prosedur yakni memastikan penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yaitu harus ada analisis mendalam terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat sekitar.
Keempat, perlindungan LP2B dan ketahanan pangan yakni menjamin pemanfaatan ruang tidak mengabaikan keberlangsungan lahan pertanian produktif.
Kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdiri dari Pemda, instansi kehutanan, institusi pertahanan, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Komisi B DPRD DIY berencana memanggil Dinas Kehutanan dan instansi terkait untuk mendiskusikan sejauh mana wacana ini berkembang serta memastikan koordinasi antar-daerah di DIY berjalan optimal.
“Kami di DPRD sebagai wakil rakyat hanya menghimbau kepada pemerintah daerah agar lima hal tersebut dipikirkan matang-matang. Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi,” pungkas Andriana. olliv













