Menu ✖

Dark Mode
Situs IKEA hingga Zoom Diserang Hacker, Pengguna iPhone jadi Sasaran Kapolri Ungkap FBI Minta Polri Usut Penyelundupan Chip Nvidia Daftar Harga GTA 6 untuk PS5, Xbox Series X/S, dan PC Bukan Sekadar Ruang Hijau, Ini Fungsi Ekologis Hutan Kota UI Pilot Terbang Layang Sumbang 6 Medali untuk Kabupaten Bogor di Porprov 2026 Dedie Rachim Buka Cabor Binaraga dan Fitnes, Kota Bogor Terus Bidik Emas

Headline

Wacana Hutan DIY Jadi Lokasi Latihan Perang, Komisi B DPRD DIY Ingatkan Hal Ini

badge-check


					Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari.(photo: olliv) Perbesar

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari.(photo: olliv)

Kota Yogyakarta – Wacana penggunaan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang menuai sorotan tajam dari legislatif. Komisi B DPRD DIY menegaskan tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, ruang publik, serta ketahanan pangan daerah.

Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pertahanan negara sebagai bagian dari menjaga kedaulatan NKRI. Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam, mengingat DIY memiliki keterbatasan wilayah.

“Kami tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Sekali lagi, kami tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara. Namun, setiap rencana penggunaan ruang harus dilaksanakan secara transparan, sesuai prosedur, memiliki kepastian hukum, serta didahului dengan kajian yang komprehensif,” ujar Andriana kepada awak media, Senin (16/11/2026).

Andriana menjelaskan, wacana ini mengemuka menyusul hasil rapat kerja pengawasan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan oleh DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 lalu. Sejauh ini, pihak Komisi B maupun Pemda DIY disebutnya belum pernah diajak bicara secara eksplisit terkait rencana tersebut.

Namun, sebagai mitra kerja Dinas Kehutanan, pihaknya merasa perlu memberikan rambu-rambu pengaman. Mengingat luas kawasan hutan di DIY sangat terbatas, ia meminta agar alih fungsi lahan tidak dilakukan secara serampangan. Terlebih, DIY saat ini sudah dihadapkan pada persoalan alih fungsi lahan pertanian yang mencapai kisaran 1.000 hektar per tahun.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga filosofi lokal Hamemayu Hayuning Bawono sebagai fondasi tata kelola wilayah di DIY, dimana hutan tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga sebagai ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat.

“DIY termasuk wilayah yang sangat terbatas, kita tidak punya banyak kawasan hutan. Jangan sampai ketika bicara ketahanan negara, kita mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Menyikapi wacana tersebut, Komisi B DPRD DIY mendorong lima langkah konkret yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan instansi terkait diantaranya yang pertama transparansi penggunaan ruang meliputi kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, serta bentuk kegiatan yang direncanakan.

Kedua, kepastian hukum dan prosedur yakni memastikan penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, kajian dampak lingkungan dan sosial yaitu harus ada analisis mendalam terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat sekitar.

Keempat, perlindungan LP2B dan ketahanan pangan yakni menjamin pemanfaatan ruang tidak mengabaikan keberlangsungan lahan pertanian produktif.

Kelima, koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat terdiri dari Pemda, instansi kehutanan, institusi pertahanan, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Komisi B DPRD DIY berencana memanggil Dinas Kehutanan dan instansi terkait untuk mendiskusikan sejauh mana wacana ini berkembang serta memastikan koordinasi antar-daerah di DIY berjalan optimal.

“Kami di DPRD sebagai wakil rakyat hanya menghimbau kepada pemerintah daerah agar lima hal tersebut dipikirkan matang-matang. Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi,” pungkas Andriana. olliv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Pemda DIY Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru

17 November 2026 - 15:26 WIB

Atasi Masalah Ibu dan Anak, Kursi Pijat ASI Hingga Gelang Pemantau Kesehatan Balita Real Time Siap Dipasarkan

17 November 2026 - 14:29 WIB

Viral di Threads Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Sultan HB X Ogah Masuk Meski dipanggil : “Nggak Masuk Logika”

13 November 2026 - 13:36 WIB

Diduga Bertindak Represif Saat Demo, Kompolnas Kawal Pemeriksaan 11 Aparat Polda DIY

13 November 2026 - 10:54 WIB

244 Atlet Rosiade Padel Tournament 2026 ” Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Dorong Olahraga yang Aman dan Terlindungi

12 November 2026 - 21:44 WIB

Trending on Headline