Yogyakarta-Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, memberikan tanggapan tegas terkait dinamika politik nasional yang berujung pada berhentinya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Selain mengapresiasi langkah konstitusional rekan-rekan di DPRD DIY yang sebelumnya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 11 November 2026, Eko juga menyoroti aspek yuridis dan filosofis di balik peristiwa tersebut.
Menurut Eko, proses politik yang berjalan saat ini didasari oleh bukti-bukti administratif dan yuridis yang kuat, mulai dari Putusan MK Nomor 1/PHPBU-Pres/2026, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026, hingga kebijakan terbaru dari Kemendikbudristek yang mencabut surat keterangan penyetaraan setingkat SLTA atas nama Gibran.

“Maka, kini sudah menjadi bukti yang cukup untuk kemudian mendasari satu langkah politik yang kemarin kita berikan apresiasi tentang hak menyatakan pendapat yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan,” ujarnya, dalam keterangannya kepada media, Jumat (13/11/2026).
Eko mengenang kembali rangkaian peristiwa politik sejak Putusan MK Nomor 90 yang dinilainya sempat mencederai konstitusi. Ia menilai, perkembangan situasi yang begitu cepat dalam 40 hari terakhir merupakan bentuk bekerjanya hukum alam (ngunduh wohing pakarti).
“Hari ini alam semesta menunjukkan kepada kita, siapa sing salah bakalan seleh. MK dalam putusan yang terakhir menyebutkan tidak menemukan ijazah Saudara Gibran, kemudian MA juga menyatakan suketnya tidak sah, ya. Kemudian yang terakhir Kemendikbudristek mencabut suket itu sendiri. Jadi dari sisi yuridis sudah sangat bengkak,” ungkap Eko.
Ia menilai, peristiwa ini memberikan pelajaran berharga mengenai nilai-nilai kepemimpinan di Indonesia. Ia menggunakan filosofi Jawa kesusu selak ngopo, sesuk-sesuk ngenteni opo untuk menggambarkan kebijaksanaan dalam membaca waktu yang tepat, serta pentingnya memegang teguh etika berbangsa.
Kendati demikian, Eko menegaskan tiga poin penting yang harus menjadi pegangan bersama ke depan. Pertama, konstitusi tidak boleh disiasati atau diakali demi kepentingan kelompok maupun keluarga. Kedua, setiap pemimpin wajib mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ketiga, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kejernihan berpikir dan merawat persatuan nasional.
“Apa yang terpotret hari ini sejatinya kita sedang melihat bagaimana alam semesta ini tidak bisa diatur, hukum Tuhan juga tidak bisa diatur. Maka kepada siapapun yang ke depan mendapatkan kepercayaan, harus senantiasa hidup dalam satu tarikan napas dengan amanat penderitaan rakyat,” pungkas Eko. olliv













