Kota Yogyakarta– Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengusut tuntas dan menindak tegas anggotanya yang diduga melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa saat unjuk rasa berujung ricuh pada 10 November lalu.
Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, mengatakan pihaknya telah memantau dinamika keamanan dan penegakan hukum di Yogyakarta selama beberapa hari terakhir. Fokus utama Kompolnas saat ini adalah memastikan hak-hak massa aksi yang sempat diamankan telah dipulangkan, pengembalian barang pribadi seperti sepeda motor, serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dan kekerasan oleh aparat.

“Tadi kami bersama teman-teman Propam sudah mendalami video-video tersebut di banyak titik. Yang digambarkan misalnya diduga anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan, sudah didalami,” ujarnya, kepada awak media di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
Anam mengungkapkan, salah satu titik krusial yang tengah dicermati bersama Bidang Propam Polda DIY adalah rekaman video kericuhan di kawasan Bundaran UGM. Pihaknya terbuka menerima berbagai rekaman video dari masyarakat, mahasiswa, maupun media untuk dicocokkan dengan temuan di lapangan.
“Tadi saya cek video, seperti di Bundaran UGM itu termasuk yang diapa yang didalami. Kami kan juga dapat videonya dari beberapa teman, dari sosial media kami juga dapat, kami cocokkan, itu yang juga didalami,” katanya.
Ia menegaskan, Kapolda DIY bersama Bidang Propam telah berkomitmen penuh untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh personel di lapangan. Anam juga mengajak masyarakat dan media yang memiliki informasi tambahan untuk proaktif melapor ke Propam agar proses investigasi berjalan transparan.
“Kalau memang ada pelanggaran ya ditindak. Dan kami memang memastikan itu. Kami senang Kapolda juga berkomitmen demikian, memerintahkan Pak Kabid Propam agar kalau memang terindikasi ada pelanggaran akan diambil tindakan tegas,” tegas Anam.
Kompolnas Percaya Mahasiswa Demo Damai
Di sisi lain, Kompolnas juga menyoroti adanya eskalasi dalam aksi demonstrasi tersebut, termasuk penggunaan petasan hingga ditetapkannya satu orang demonstran sebagai tersangka. Anam mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dijalankan secara damai dan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya percaya rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan aksi, aksinya adalah aksi damai. Kalau ada yang memang, melakukan upaya-upaya bawa molotov, bawa bensin, bawa petasan dan sebagainya, ya itu bukan agendanya mahasiswa. Oleh karenanya, ayo kita jaga bersama-sama kebebasan berekspresi dilakukan dengan cara damai,” tegas Anam.
Oleh karena itu, ia berharap penanganan perkara ini dapat dilakukan secara cepat, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kampus, lembaga pendamping hukum, serta rekan-rekan media.
“Tadi kita ngobrol terakhir tadi, sebelum ke sini, sama teman-teman Propam, kalau bisa cepat ya, kalau memungkinkan besok, misalnya datang ke TKP sana, ngecek TKP-nya, cocokkan dengan video, syukur-syukur kalau dibantu dengan teman-teman media juga,” tegasnya lagi.
Propam Periksa 11 Personel
Menanggapi desakan tersebut, Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi, mengatakan pihaknya saat ini memeriksa sejumlah anggota yang bertugas di lokasi kejadian berdasarkan laporan masyarakat dan video yang beredar di media sosial.
“Tentunya kami kan berdasarkan dari laporan laporan masyarakat maupun dari video-video yang beredar di media sosial, kami sedang mendalami terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin ataupun kode etik,” jelasnya.
Hingga saat ini, lanjut Satya, sudah ada 11 personel kepolisian yang dimintai keterangan. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses analisis terhadap rekaman CCTV dan video amatir lainnya.
“Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel, dan tentunya sampai saat ini pun kami masih berproses. Ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah, termasuk juga analisa-analisa video yang kami lakukan,” bebernya.
Terkait status hukum para personel tersebut, pihak Propam masih mendalaminya untuk kemudian dibawa ke forum gelar perkara guna menentukan bentuk pelanggaran disiplin atau kode etik yang dilanggar.
“Pelanggaran kode etik atau lainnya, itu masih didalami,” tandas Satya. Olliv













