Yogyakarta-Penetapan tiga tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal yang dikabarkan menyasar Presiden RI Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, menilai tindakan tanpa prosedur hukum tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang mengancam privasi warga negara.
“Pembatasan terhadap kewenangan untuk melakukan penyadapan itu dilakukan dengan izin pengadilan. Karena, penyadapan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan tersebut,” ujarnya, pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Iwan, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan membuat perkara ini menjadi persoalan serius yang wajib diusut tuntas. Terlebih lagi, informasi dugaan penyadapan yang berlangsung sepanjang periode 2025 – 2026 ini harus didalami guna mengungkap motif, tujuan, serta pihak-pihak di balik layar.
Meski begitu, Iwan mengingatkan agar publik maupun aparat penegak hukum tidak serta-merta mengaitkan temuan ini dengan tindak pidana makar sebelum ada pembuktian yuridis yang valid.
“Kita belum bisa menilai apakah tindakan tersebut termasuk makar. Hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan saya kira penyidik kepolisian sedang mendalami hal tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, Iwan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam membongkar perkara ini. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi agar proses hukum berjalan objektif dan akuntabel tanpa spekulasi liar di tengah masyarakat.
Kendati demikian, menurut Iwan, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui fungsi pengawasannya juga dinilai krusial untuk mengawal kinerja korps Bhayangkara. Pengawasan yang ketat diperlukan guna menjamin perlindungan hak privasi, tidak hanya bagi pejabat tinggi negara, tetapi juga masyarakat luas.
“DPR juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada pihak kepolisian agar polisi bekerja secara profesional dan transparan. Dalam penyidikan kasus ini tidak ada yang disembunyikan agar menenangkan psikologis publik yang tentu sangat terganggu dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian. Kalau Presiden saja bisa diperlakukan seperti itu, apatah lagi warga negara biasa,” pungkasnya. olliv
