Jogjakarta-Memasuki momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 Kota Yogyakarta, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan catatan krusial bagi pemerintah kota. Ia mengingatkan pentingnya fokus kebijakan dan penganggaran yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga secara merata dan berkeadilan.
“Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kota,” ujar Eko, Selasa (7/10/2026).
Eko memberikan apresiasi atas perbaikan sejumlah indikator penting kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data evaluasi, Indeks Gini yang mengukur tingkat ketimpangan sosial menunjukkan perbaikan dengan turun 0,014 poin, dari 0,449 pada 2024 menjadi 0,435 di 2025.
Menurutnya, kenaikan juga tercatat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 0,43 poin menjadi 89,53 pada periode yang sama. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 5,8 persen (12.551 orang) menjadi 5,72 persen (12.473 orang). Angka kemiskinan di Kota Gudeg turut menyusut dari 6,26 persen menjadi 6,14 persen, yang kini menyisakan sekitar 28,58 ribu jiwa.
Kendati kualitas hidup menunjukkan tren positif, Eko mengingatkan bahwa tantangan berat masih membayangi sektor makro ekonomi Kota Yogyakarta yakni utamanya pertumbuhan Ekonomi tercatat mengalami sedikit pelemahan dari 5,05 persen (2024) menjadi 4,95 persen (2025). Angka ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan DIY (5,49 persen) maupun nasional (5,11 persen).
“Lalu terungkap inflasi daerah atau laju inflasi mengalami kenaikan dari 1,73 persen pada 2024 menjadi 3,33 persen pada 2025, yang menuntut langkah taktis agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Eko.
Untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan dan mengatasi tantangan ekonomi tersebut, Eko mendorong agar alokasi APBD dalam dokumen KUA-PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027 difokuskan pada lima prioritas utama yakni diantaranya perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh/sentra kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia bahkan menyoroti struktur belanja daerah dalam KUA-PPAS 2027 yang memiliki pagu total Rp 1,97 triliun. Porsi belanja terbesar masih didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 939,78 miliar dan Belanja Pegawai Rp 749,87 miliar. Angka tersebut terpaut jauh dibanding Belanja Modal yang hanya sebesar Rp 153,09 miliar dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp 17,46 miliar.
Eko juga menyarankan agar Pemkot melakukan terobosan pembiayaan pembangunan tanpa membebani warga seperti komitmen untuk tidak menaikkan PBB dan PKB melalui optimalisasi pendanaan dari APBN, APBD DIY, CSR, hingga optimalisasi aset daerah.
“Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot dari sisi anggarannya. Kita dukung Pemkot rumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai 5 prioritas yang dicanangkan,” tegas alumni Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.
Disisi lain, Eko turut menyoroti persoalan ketertiban umum, khususnya maraknya praktik parkir liar dan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Ia menekankan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah memastikan tersedianya lapangan kerja yang layak bagi warga.
Kendati demikian, Eko berpesan agar jajaran Pemkot Yogyakarta menjalankan roda pembangunan dengan semangat gotong royong demi membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya.
“Harapan kita ada komitmen bersama untuk memastikan tidak ada pungutan liar, tidak ada parkir liar yang merugikan masyarakat. Prinsip utamanya adalah pemerintah daerah harus menyediakan lapangan kerja bagi warga,” pungkas Eko. K-ollf
