Viral sebuah postingan di X dari pendiri sekaligus CEO Toge Productions, Kris Antoni, terkait perusahaannya yang ditagih kurang bayar oleh orang pajak. Bagaimana duduk perkaranya?
“Habis ditodong sama orang pajak dengan aturan yg dibuat2 membuat gw semakin yakin untuk mulai memindahkan Toge Productions ke negara lain,” tulis Kris, dikutip dari detik, Jumat (27/2/2026).
Kris menjelaskan, perusahaannya dicap kurang bayar dengan alasan biaya gaji karyawan selama pengembangan wajib diamortisasi. Menurutnya, pihaknya tidak pernah mengajukan atau memenuhi syarat kapitalisasi biaya pengembangan.
Postingan Kris di X yang diunggahnya pada 25 Februari 2026 ini menjadi viral. Saat artikel ini dibuat, postingannya sudah di-reply oleh 940 akun, memperoleh 11 ribu retweet, 37 ribu likes, dan disimpan oleh 3 ribu akun.
Respon warganet pun beragam. Namun tidak sedikit yang turut bingung dengan keputusan orang pajak, dan mendukung Kris untuk memindahkan perusahaannya ke luar negeri.
Pernyataan Kris pun turut mendapat tanggapan dari Shieny Aprilia, Co-founder dan CEO Agate. Menurut Shieny, aturan pajak yang dimaksud Kris tidak dibuat-buat, tapi memang begitulah aturannya.
“Aturan yang lu protes ini bukan karangan orang Indonesia yang asal-asalan – PSAK 19 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah cerminan dari International Accounting Standards (IAS 38). Standar internasional, bukan ‘aturan yg dibuat2’ seperti yang lu tweet,” tegas Shieny.
Dalam hal ini, Shieny mengakui langkah yang diambil pemerintah tidak salah dalam mengadopsi standar internasional dan mendorong industri lokal ke level lebih baik.
“Beban ada di kita sebagai pemimpin industri yg sudah lebih mature untuk memenuhi standar itu dan dorong industri ini maju,” tambahnya. detikINET sudah mendapatkan izin untuk mengutip keduanya.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melalui media sosialnya juga sudah memberikan respons terkait masalah yang viral ini. Mereka mengatakan tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi Wajib Pajak tertentu, namun secara umum memberikan gambaran soal ketentuan perpajakan.
“Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum,” jelasnya.
Mereka menegaskan, setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif. Ditjen Pajak juga menyatakan memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
“DJP menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini,” pungkasnya.
Sumber: detik.com
