Sungai Cisadane menjadi salah satu sumber utama air minum Perumda Tirta Pakuan, untuk itu perlu dirawat kebersihan dan keasriannya. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Tirta Pakuan Rino Indira, Rabu (20/7/2022).
Menurut Rino, hari ini pihaknya mengajak beberapa komunitas untuk susur sungai dengan perahu karet, karena ingin melihat Cisadane dan bebersih di hulu sungai dalam rangka hari lingkungan hidup. Tadi saat perjalanan ada potensi wisata dan air terjun bagus dari PT. KAI, tapi yang lebih mencengangkan Sungai Cisadane sampahnya banyak.
“Kalau mau merevitalisasi Cisadane semua harus bergerak, masyarakat dan pemerintah semua bebersih sungai Cisadane. Hari ini kami 80 persen air baku dari Cisadane kalau makin memburuk, kami juga minim produksi atau terhambat. Karena sampah yang menutupi aliran air baku ke IPA kami,” ungkap Rino.
Rino melanjutkan, saat menggunakan perahu karet tadi juga banyak tersangkut sampah-sampah, tetapi ada daerah tertentu sungainya masih dalam. Ada juga di wilayah atas atau hulu kedalamannya satu meter kurang.
“Tadi kami juga ajak Wakil Ketua I DPRD, TNI, Polri, DLH Kota dan Kabupaten Bogor dan Tirta Kahuripan. Kalau kolaborasi bisa akan segera tercapai pembersihan sungai Cisadane. Harus kontinuitas dipertahankan, itu tantangan kami di PDAM. Untuk daerah sumber air ada beberapa Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan, tergantung dari lingkungan seperti reboisasi dan sumur resapan di hulu sungai guna mempertahankan debit air Cisadane,” jelasnya.
Rino menegaskan, terakhir produksi kapasitas yang sumber airnya dari Cisadane hanya bisa produksi 900 liter perdetik tadinya 1.800 liter perdetik, jadi hanya setengahnya. Itu karena banyak sampah.
“Jumlah sampah di dalam satu perahu satu karung lebih, tadi ada yang buang sofa juga di pinggir sungai. Pak Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor mau mengambil tapi tidak muat. Ya, sampah didominasi sampah rumah tangga,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota, Bogor, Jenal Mutaqin menuturkan, kemarin baru saja selesai Tirta Pakuan melakukan bisnis plan untuk lima tahun ke depan. Itu adalah salah satu komitmen dan rencana global yang butuh dukungan dari seluruh stakeholder, yaitu sumber pendanaan yang harus dipikirkan.
“Nah, DPRD selama bisnis plan dan rencana aksi PDAM untuk memaksimalkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, kedua tidak berbenturan dengan asas peraturan perundangan-undangan. Kami siap mesupport karena ini perusahaan milik daerah, apalagi tujuan utamanya adalah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Jenal melanjutkan, rencana ke depan pun tentu dari laba atau deviden yang masuk ke kas daerah rata-rata di setiap tahun Rp19 miliar hingga 20 miliar, diharapkan dalam business plan lima tahun ke depan bisa mencapai Rp25 sampai Rp35 miliar.
“Jaringannya diperbanyak, cakupannya 76 persen sehingga masih banyak yang belum terlayani, salah satunya Bogor Selatan. Kami dewan selalu teriak jaringan, ternyata investasi untuk pembangunan jaringan itu luar biasa mahal dan butuh support anggaran dari APBD Kota Bogor, provinsi, pusat dan pinjaman bank seperti Bank Indonesia ataupun swasta,” tuturnya.
Jenal menjelaskan, untuk satu program butuh Rp800 miliar dan ada dari Kemendagri pusat memberikan kesempatan pinjaman untuk PDAM yang memiliki klasifikasi tersendiri. Tengah digodok dan dilihat secara tujuan serta fungsi anggaran.
“Secara aturan harus hati-hati setelah itu selesai kami minta pendampingan dari Kejari Kota Bogor agar lebih pasti apa yang kami keluarkan,” pungkasnya.
Penulis Pratama
Editor Aldho Herman
