Rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan realisasi pendapatan daerah pada 2020 sebesar Rp2,4 triliun atau turun 14 persen dibandingkan dengan 2019.
Namun, realisasi tersebut memiliki presentaase sebesar 102,78 persen dari target pendapatan daerah yang disumbangkan dari kenaikan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp141 miliar.
Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp2,3 triliun atau turun 17 persen dibandingkan dengan 2019 atau bisa dikatakan bahwa realisasi tersebut sebesar 89 persen dari target belanja daerah.
“Hal ini disebabkan rendahnya realisasi belanja transfer dari pemerintah pusat yang tidak memungkinkan waktu pelaksanaannya,” jelas Bima dalam rapat paripurna yang digelar secara online, Selasa (29/6/2021).
Lebih lanjut, Bima menyampaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp334 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp80 miliar. Sehingga terjadi SILPA anggaran di tahun 2020 sebesar Rp327 miliar atau naik 15 persen dibandingkan dengan tahun anggaran 2019.
“Hal ini disebabkan pencapaian realisasi pendapatan daerah yang telah disesuaikan dan melebihi target dan efisiensi belanja transfer pemerintah pusat yang tidak memungkinkan waktu pelaksanaannya,” tandasnya.
Menyikapi paparan dari Wali Kota Bogor, DPRD Kota Bogor pun menyampaikan pandangan umum dari fraksi partai keadilan sejahtera, fraksi partai gerakan indonesia raya, fraksi partai golongan karya, fraksi partai demokrat, fraksi persatuan pembangunan, fraksi kebangkitan bintang restorasi dan fraksi amanat nurani yang dibacakan oleh Devie Prihartini Sultani.
Dalam penyampaiannya terdapat 16 poin yang disoroti oleh DPRD Kota Bogor terkait PP APBD 2020. Devie pun berharap kedepannya Wali Kota Bogor bisa mendengarkan, menyikapi dan mengevaluasi kinerja berdasarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor.
“Jadi kami berharap agar dilakukan perbaikan bersama antara Pemkot Bogor dan DPRD dibidang sosial, pendidikan dan beberapa dinas yang menjadi sorotan. Ini menunjukkan bahwa kita memang harus sama-sama melakukan kebaikan untuk masyarakat. Yang mana pajak yang dihasilkan oleh masyarakat kota bogor harus kembali lagi dan dirasakan oleh masyarakat,” jelas Devie.
Lebih lanjut, Devie menegaskan bahwa 16 poin yang disampaikan olehnya tadi akan menjadi pegangan bagi DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2022 nanti. Hal ini bertujuan agar dalam APBD 2022 nanti, program yang dituangkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan terserap secara maksimal.
“Ini akan menjadi catatan kita, mungkin beberapa bulan kedepan kita akan membahas KUA-PPAS dan ini semua dasar yang tadi kita bacakan akan menjadi pembahasan bersama agar rancangan APBD kita di 2022 menjadi lebih baik. Jadi wtp itu pun harus terasa realisasinya,” jelasnya.
“Tak kalah penting, hati-hati juga dalam penggunaan SILPA. Saya harap itu benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bogor. Serapan maksimal, hasil optimal,” pungkasnya.
penulis pratama/rls
editor Herman
