Pemkot Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor mengingatkan pemilik apartemen, hotel, rumah kost maupun bangunan lain di wilayah Kota Bogor, soal sanksi bagi yang melanggar tertib kesusilaan. Hal tersbeut disampaikannya agar tidak terulang kasus prostitusi online di salah satu apartemen di bilangan Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal beberapa waktu lalu.
Menurut Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma, dalam Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, sanksi terhadap pemilik/penyewa dapat dikenakan sanksi administratif maksimal π±π10 juta atau sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah.
“Terkait maraknya skandal prostitusi online di salah satu tempat (apartemen-red) di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM π²πΎππ½πΊ menanggapi serius hal terππΎπ»ππ, sekaligus dengan mempertegas terkait regulasi Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat,” ungkap Alma .
Alma juga menyatakan, setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana πΊππΊππΊπ telah diatur dalam Perda Kota Bogor Nomor 1/2021 tersebut akan ditindak sesuai mekanisme yang diberlakukan, sebagaimana kualifikasi dalam pasal 19 yang mengatur tertib kesusilaan.
“Norma itu berisi larangan terhadap orang dan pemilik/ππΎπππΎππΊ tempat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, rumah kost, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang membiarkan terjadinya praktek asusila,” terang Alma yang pernah menjabat Plt. Kasubag Koordinasi PPNS pada Jampidum Kejagung.
Alma melanjutkan, sanksi terhadap pemilik/penyewa tempat yang melanggar tertib kesusilaan dapat dikenakan administratif maksimal π±π10 juta atau sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50 juta rupiah.
red
editor Aldho Herman
