Setelah berbulan-bulan semenjak pandemi covid 19 melanda Indonesia, aktivitas kegiatan belajar mengejar di sekolah praktis terhenti total. Kini Pemerintah Kota Bogor berencana kembali membuka sekolah. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, kepada wartawan Sabtu (21/11/2020) siang.
“Warga Kota Bogor yang kami cintai, kami baru selesai melakukan pembahasan untuk menyikapi dan merespon arahan yang disampaikan oleh Menteri pendidikan nasional, terkait dengan rencana sekolah kembali melangsungkan pembelajaran tatap muka,” kata Bima.
Rencananya, lanjut Bima, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai 11 Januari 2021. Meski begitu pihak sekolah harus mengajukan terlebih dahulu proposal sehingga nanti dilihat kesiapannya oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor.
Baca juga: Kepala Daerah Bisa Diberhentikan. Ini Peraturan Dasar Hukumnya
“Saat ini pihak Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor tengah mempersiapkan segalanya,” kata Bima.
Bima menambahkan, rencana pembukaan kembali sekolah tersebut telah dibahas bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Dewan Pendidikan (Wandik), Kantor Cabang Dinas (KCD) dan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor.
“Sudah dilakukan pembahasan tadi cukup lama. Hasilnya, kami melihat banyak hal yang selama ini terlihat jelas terkait dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terutama dampaknya bagus siswa, bagi sekolah, orang tua dan lain-lain. Sesuai arahan pak menteri PJJ tidak maksimal, semakin lama PJJ akan banyak dampak negatifnya,” tutur Bima.
Namun demikian, pihaknya menyepakati bahwa bagaimanapun kesehatan dan keselamatan hal yang paling utama dan tidak bisa ditukar apapun, karena itu PTM harus diiringi oleh kesiapan dan kepastian dari aspek protokol kesehatan (Prokes).
“Kedua PJJ yang akan dimulai tatap muka, bisa dilaksanakan apabila mendapatkan izin dari pemerintah daerah, disepakati oleh komite sekolah dan kepala sekolah. Jangan hanya kepsek saja tapi orang tua unsur yang penting untuk memberikan izinnya,” jelasnya.
Bima menegaskan, pihaknya menyepakati bahwa PTM dimulai pada 11 Januari 2021, tapi secara bertahap, bagi sekolah-sekolah yang ingin sekolahnya melakukan PTM bisa mengajukan ke Pemkot Bogor. Kemudian menyiapkan secara rinci tiga aspek utama, peryama konsep sistem pengajaran jelas seperti apa pengaturan jadwal pemberian mata pelajaran kelasnya, kesiapan Prokes atau harus memenuhi daftar periksa yang harus disiapkan.
“Dinkes Kota Bogor akan mencatat apa saja daftar periksa yang harus dipenuhi semua sekolah. Semisal termogun, kesiapan apabila ada peristiwa darurat dan ketiga juga lingkungan sekolah. Kami tidak ingin sistem yang pengajaran sudah baik, Prokes sudah baik, tetapi di lingkungan sekolah sangat berisiko berkerumun di kantin sekolah atau di sekitar sekolah. Harus diantisipasi bukan hanya di dalam kelas, tapi di lingkungan sekolah juga,” tegasnya.
Begitupula dengan angkutan umum, Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengantisipasi penumpang di angkutan umum. “Kami akan antisipasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Protokol kesehatan tetap dipatuhi di transportasi publik.Kami berlakukan sanksi apabila Prokes dilanggar. Akan ada aturan lebih lanjut dari kami Pemkot Bogor untuk memastikan prokes diterapkan.Termasuk apabila ada adalah satu siswa yang positif Covid-19, kebijakan izin akan kami kaji kembali,” tambahnya.
Pihaknya jelas Bima, akan melihat dahulu apakah semua tenaga pendidiknya sehat. Dirinya minta Dinkes dengan Disdik berkoordinasi dengan menjadwalkan guru untuk melakukan swab. Bagi siswa atau siswi yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk PTM, akan diizinkan tidak mengikuti tatap muka. Karena hal utama adalah kesehatan dan keselamatan, tentunya izin dari orang tua siswa juga.
“Kami minimalkan kekhawatiran itu dengan Prokes yang kami terapkan dengan pengawasan. Sasaran penerima vaksin usia produktif yaitu 18 tahun sampai 59 tahun, jumlah lebih 600 ribu dengan ada beberapa prioritas utama dan tentunya guru masuk paling utama. Soal metode pembelajaran, kemungkinan hibrid dilakukan secara bertahap, hampir pasti tidak akan full atau hanya 30 persen dari kapasitas. Bagi yang melanggar akan disidak dan disanksi,” jelasnya.
penulis/editor herman
