Wali Kota Bogor Bima Arya berkantor di Kelurahan Bantarjati, Senin (15/7/2019). Selain melihat langsung pelayanan kepada warga, Bima Arya juga tampak menyerap berbagai aspirasi dengan keliling perkampungan, menemui pelaku UMKM, serta menyambangi sejumlah hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari bantuan Pemerintah Kota Bogor.
Kedatangan Bima Arya dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disambut dengan hangat Lurah Bantarjati Dheri Wiriadirama di kantornya. Bima sempat berdialog singkat dengan warga yang sedang mengurus data kependudukan.
Kegiatan dilanjutkan dengan mendengar ekspos dari Lurah terkait kondisi wilayah dan pembangunan yang sudah dilakukan dan diharapkan oleh warga Bantarjati ke depannya.
Usai menyampaikan arahan, Bima melanjutkan dengan mengurus administrasi dan disposisi di ruang kerja Lurah. Kemudian dilanjutkan mengelilingi perkampungan dengan melihat kondisi di lapangan dari apa yang disampaikan warga dalam forum sebelumnnya.
Titik pertama, Bima Arya bersama pimpinan OPD dan Satgas Ciliwung melakukan peninjauan terhadap tanggul penahan air yang rusak di kawasan RW 8 atau perbatasan Bantarjati dengan Sempur. Bima juga memberikan atensi khusus kepada Lurah Bantarjati terkait masih banyaknya titik pembuangan sampah di bantaran sungai Ciliwung.
Perjalanan dilanjutkan dengan melihat hasil bantuan sosial berupa renovasi RTLH. Peninjauan RTLH tersebut untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan hasil renovasi yang dikerjakan sesuai dengan standar kesehatan.
Peninjauan lainnya yang dilakukan Bima Arya adalah menyambangi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khas Bantarjati berupa produksi kue ali dan dodongkal.
Lurah Bantarjati Dheri Wiriadirama mengucapkan terima kasih kepada Bima Arya yang telah meninjau dan terjun langsung melihat kondisi di lapangan bersama OPD terkait. “Karena kondisi di lapangan riil, itu nggak kelihatan mukanya saja. Warga masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan terus banyak tempat pembuangan sampah yang masih belum layak dan lain sebagainya,” ungkap Dheri.
“Kondisi-kondisi yang riil itu perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemkot Bogor. Kewenangan lurah itu terbatas dan bersifat koordinasi. Jadi ketika punya masalah dan punya solusi, tetapi tidak berdaya, kan sama saja. Intinya jadi kita tetep koordinasi untuk dinas-dinas jadi nanti biar masalah demi masalah bisa terselesaikan,” tambahnya.
Di tingkat kelurahan, lanjut Dheri, sejumlah aksi sudah bisa direalisasikan, seperti membuat Tempat Pembuangan Sementara (TPS), gerobak sampah hingga bersih-bersih sungai. “Pokoknya lebih buat warga agar bisa lebih bersih karena memang di setiap kelurahan TPS-nya kurang, sampahnya numpuk. Normalisasi Ciliwung juga kita anggarkan untuk sungai Cibagolo yang merupakan bagian dari CIliwung ini. Ketika Cibagolo rapih tidak ada sampah, otomatis output ke Ciliwungnya akan lebih bersih,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang juga Sekretaris Satgas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor Een Irawan Putra, menjelaskan kewenangan konstruksi tanggul sungai yang rusak ada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane.
“Kami sudah konfirmasi dengan BBWS, sudah dikirim fotonya bahwa ini rawan dan tinggal tunggu waktu saja ambruk sebenarnya. Akan segera dikirim tim untuk survei BBWS,” ungkap Een.
Menurut Een, ada 13 kelurahan di Kota Bogor yang dilintasi Sungai Ciliwung. “Kami sudah bentuk Tim Patroli, sudah jalan proses edukasi, sosialisasi mengingatkan warga terus mengajak warga lebih sadar lingkungan. Tapi Pemkot juga harus fair ketika melarang, harusnya ada fasilitas lain sebagai solusi. Dan ini yang kita konsolidasikan, jadi waktu itu kita pernah rapat waktu dengan Pak Wali, Lurah, Camat, Kepala Dinas. Kami coba analis anggaran-anggaran yang kita punya,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa persoalan sampah memang masih terkendala pada lahan TPS. “Kuncinya adalah ada pada rumah tangga. Sampah harus selesai di rumah tangga untuk mengurangi beban ke TPS sembari kami carikan solusinya dan sistem yang pas,” ujar Bima.
Bima meminta Lurah untuk terus meningkatkan sistem koordinasi dan penguatan personel agar lebih kuat merespon publik. “Saya ingin lurah di seluruh Kota Bogor bisa menjadi profesor yang hafal data, konseptor yang harus sering dialog dengan warga, aktor yang turun langsung ke lapangan dan motivator yang semangat mengabdi. Kalau lurahnya semangat warganya juga semangat,” tandasnya.
Mengenai RTLH, di Bantarjati ada sekitar 17 rumah yang mendapatkan bantuan dari Pemkot Bogor. “Saat ini sudah terlaksana 13 rumah. Harus ada standar kesehatannya. Termasuk soal jalan lingkungan saya sampaikan harus ada standarisasi juga. Tidak pakai aspal lagi, tapi pakai paving yang ramah lingkungan,” pungkasnya.
