CIGOMBONG – Kehadiran Presiden Joko Widodo di hadapan ribuan perangkat desa se Kabupaten Bogor, memicu semangat warga di pedesaan untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi siap mengembangkan potensi desa melalui BUMDes.
Usai bersepeda di wilayah Kota Bogor, orang nomor satu di Indonesia itu hadir di tengah ribuan orang yang telah menantinya di lapangan Bojong Kiharib, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Minggu (2/12/2018).
Presiden Jokowi meminta masyarakat Desa dan perangkatnya untuk sama-sama ikut membangun negeri mulai dari pedesaan, dengan memanfaatkan potensi yang ada.
Jokowi juga berpesan, agar keberadaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiap desa mengoptimalkan perannya untuk menopang kegiatan perekonomian warga.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memang meminta penggunaan dana desa juga dialirkan untuk pengembangan BUMDes.
Maka bekerjasama dengan BRI dan BNI, Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengirimkan 20 orang Kepala Desa (Kades) asal Kabupaten Bogor ke Desa Ponggok.
“Saya sudah minta 20 orang Kades di Kabupaten Bogor untuk belajar kreatitifitas seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam mengelola dana desanya itu terbukti pendapatan asli Desa Ponggok yang mencapai Rp15 miliar pada tahun 2017 lalu,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.
Dia menerangkan Pemerintah Desa Ponggok meraih pendapatan asli daerah sebesar Rp15 miliar karena berhasil mengelola BUMDes yaitu desa wisata, home stay dan lainnya.
“Layaknya pemerintah pusat, provinsi dan daerah, pemerintah desa juga diminta mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) walaupun tidak ada Bappeda, Inspektorat atau dinas lainnya. Oleh karena itu pemerintah mengajarkan kades dan jajarannya membuat perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya,” terangnya.
Eko menjelaskan pendapatan perkapita di desa terus meningkat. Jika pada tahun 2014 lalu pendapatan perkapita masyarakat desa Rp572.000 per orang tiap bulannya, maka tahun 2018 naik hampir 50 persen menjadi Rp804.000 per orang perbulan.
“Dengan kerja keras pemerintah desa dan pendamping desa maka pada tahun 2023 pendapatan perkapita masyarakat desa yang jumlahnya lebih dari Rp150 juta jiwa bisa mencapai Rp2 juta perorang perbulan atau kalau ditotal Rp3 triliun perbulan hingga meningkatkan daya beli masyarakat desa,” jelasnya.
Eko melanjutkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya daya beli masyarakat, maka wajah desa akan berubah ke arah yang lebih baik.
“Namun capaian itu bukan tugas mudah dan mulai saat ini kurangi dalam pembangunan insfrastruktur dan mulai pemberdayaan ekonomi seperti menciptakan bank sampah, membangun desa wisata, kembangkan UMKM, membuat usaha pasca panen dan lainnya,” lanjut Eko.
(RB. ADHIYAKSA)
