Jogjakarta– Wakil Rektor III Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Peneliti Dinamika Politik Indonesia, Arie Sujito, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional saat ini karena dinilai semakin meresahkan dan kurang peka terhadap apa yang dialami masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar seperti lonjakan pengangguran, ketimpangan sosial, kemerosotan hukum, hingga menurunnya kepercayaan publik (distrust) harus segera diantisipasi agar tidak memicu eskalasi ketegangan sosial yang lebih luas.
“Harus kita akui Indonesia sekarang ini sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis politik. Di antara sekian banyak spektrum perjalanan sejauh ini, kritik yang muncul ke publik dan keresahan masyarakat nampaknya tidak direspons secara serius oleh Presiden,” ujarnya kepada wartawan di Kampus UGM, Kamis (8/10/2026).
Arie juga menyoroti kinerja menteri di kabinet yang dianggap gagal menyajikan realitas lapangan secara objektif kepada Presiden. Kondisi ini, kata dia, tecermin dari sejumlah pidato kepala negara yang kerap menuai kontroversi dan dinilai berjarak dari situasi nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebagai catatan, ia mencontohkan masih adanya karut-marut tata kelola dan potensi korupsi dalam sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Masyarakat Desa Mandiri Pangan (KDMP).
“Sudah selayaknya para menteri membantu Presiden memberi input berdasarkan diskusi publik yang ada dan segera mengambil kebijakan yang orientasinya membenahi. Sekarang ini tidak saatnya lagi gengsi, tapi sebaliknya harus segera direspons atas kelemahan-kelemahan mendasar dari policy itu,” tegas Arie.
Dari sudut pandang politik, sosiolog UGM tersebut menilai kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan drastis akibat melemahnya mekanisme check and balances di parlemen. Ia menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum optimal menjalankan fungsi kontrol, agregasi, maupun artikulasi terhadap kebijakan eksekutif.
“Oposisi kita tidak tumbuh di era Prabowo ini. Jika parlemen tidak punya fungsi secara efektif di dalam mengimbangi jalannya kekuasaan, maka jangan salahkan jika masyarakat makin tidak percaya pada parlemen. Dan itu berbahaya, ini lonceng kematian buat demokrasi,” bebernya.
Arie turut menyayangkan maraknya praktik perintangan, teror, hingga kriminalisasi yang menyasar kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, hingga jurnalis yang aktif menyampaikan kritik konstruktif.
Ia pun mengingatkan aparat dan pemerintah agar tidak membenturkan masyarakat dengan kalangan akademisi maupun mahasiswa yang tengah memperjuangkan perbaikan kebijakan. Menurutnya, perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya demokrasi agar tidak ambruk.
Kendati demikian, konsolidasi antara masyarakat sipil dan kampus, Arie menyebut menjadi kunci krusial untuk mencegah berubahnya apatisme publik menjadi gelombang kemarahan sosial yang mengancam stabilitas tata pemerintahan.
“Jangan musuhi rakyat, jangan musuhi mahasiswa, jangan musuhi pakar. Respon dengan membawa kebijakan yang baik. Justru kritik-kritik yang diberikan itu bisa jadi membawa Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi, jangan alergi pada kritik karena bangsa ini bisa besar juga karena kritik,” pungkasnya.
K-ollf
