PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

logokotabogorTAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang       :

  1. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlaq mulia;
  2. bahwa pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh pemerintah daerah;
  3. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, maka pendidikan Diniyah Takmiliyah perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat          :

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;
  2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
  3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
  5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

  WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :               PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Bogor.
  2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Walikota adalah Walikota Bogor.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
  5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
  6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bogor.
  7. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
  9. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
  10. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran Agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu Agama Islam dan mengamalkan ajaran Agama Islam, mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan interen dan antar umat beragama, serta memberikan jaminan kenyamanan, kepastian, dan kesetaraan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Keagamaan Islam.
  1. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap/penyempurna pendidikan dan pengajaran pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kantor sesuai ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan.
  2. Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar atau sederajat dengan masa belajar 4 (empat) tahun, dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran seminggu.
  3. Diniyah Takmiliyah Wustha adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan masa belajar 2 (dua) tahun dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam seminggu.
  4. Diniyah Takmiliyah Ulya adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan masa belajar 2 (dua) tahun dan jumlah jam belajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam seminggu.
  5. Pendidikan Keagamaan Islam adalah Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bogor.
  6. Peserta didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
  7. Pendidik/tenaga kependidikan adalah guru/ustadz/ustadzah dan/atau anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar, membimbing, dan/atau melatih peserta didik.
  8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, standar isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran Agama Islam jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi:

  1. mempersiapkan peserta didik yang beragama Islam untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
  2. untuk menyempurnakan pendidikan agama Islam pada pendidikan jalur formal dasar dan menengah disetiap jenjang pendidikan.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan:

  1. memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berahlak mulia, serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
  2. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran Agama Islam;
  3. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

BAB III

PESERTA DIDIK, PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN

DAN MASA BELAJAR

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 6

Peserta didik Diniyah Takmiliyah adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat.

Pasal 7

Jenjang pendidikan Diniyah Takmiliyah terdiri dari:

  1. Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
  2. Diniyah Takmiliyah Wustha;
  3. Diniyah Takmiliyah Ulya.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta didik

Pasal 8

  1. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Diniyah Takmiliyah Awaliyah sekurang-kurangnya harus berusia 7 (tujuh) tahun.
  2.  Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Diniyah Takmiliyah Wustha, harus berijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
  3.  Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Diniyah Takmiliyah Ulya, harus berijazah Diniyah Takmiliyah Wustha.

Bagian Ketiga

Pendidik/Tenaga Kependidikan

Pasal 9

  1.  Pendidik/tenaga kependidikan pada Diniyah Takmiliyah adalah guru/ustadz/ustadzah yang memiliki tugas mengajar, membimbing, mendidik, dan melatih peserta didik.
  2.  Pendidik/tenaga kependidikan dapat diangkat oleh penyelenggara satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan kriteria memiliki kemampuan mengajar, bersosialisasi, berperilaku baik, dan profesional.

Bagian Keempat

Masa Belajar

Pasal 10

  1. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
  2.  Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
  3.  Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN, PERIZINAN, DAN PENGELOLAAN

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah dan kebijakan pendidikan Diniyah Takmiliyah didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2.  transparansi artinya penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3.  partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat;
  4.  akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan Diniyah Takmiliyah harus        berkelanjutan dan berdasarkan kepada prinsip belajar sepanjang hayat;

6. relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan.

Pasal 12

  1.  Penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.
  2.  Penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, musholla atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Bagian Kedua

Perizinan dan Pengelolaan

Pasal 13

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah wajib memiliki izin dari Kantor Kementerian Agama.

Pasal 14

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 15

Kementerian Agama melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum Diniyah Takmiliyah.

Pasal 16

  1. Pengelola pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat menambah muatan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan.
  2.  Muatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa materi pelajaran dan pendalaman materi pelajaran.

Pasal 17

  1. Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
  2. Pengelolaan Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Supervisi

Pasal 18

  1.  Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan supervisi bagi penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.
  2.  Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya serta masyarakat.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK,

PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 19

(1) Setiap peserta didik berhak:

  1. mendapatkan pelayanan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
  2. menyelesaikan program pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan;
  3. memperoleh penilaian hasil belajarnya dalam bentuk buku laporan hasil belajar;
  4. memperoleh ijazah.

   (2) Setiap peserta didik berkewajiban:

  1. menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
  2. mematuhi semua ketentuan peratutan perundang-undangan dalam setiap jenjang pendidikan Diniyah Takmiliyah;
  3. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan.

Bagian Kedua

Pendidik/Tenaga Kependidikan

Pasal 20

                (1) Setiap pendidik/tenaga kependidikan mempunyai hak:

  1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Kekayaan Intelektual;
  4. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Setiap pendidik/tenaga kependidikan berkewajiban:

  1. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
  2. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
  3. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bagian Ketiga

Orang Tua

Pasal 21

  1. Orang tua berkewajiban mendorong anaknya untuk mengikuti pendidikan Diniyah Takmiliyah.
  2. Orang tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
  3.  Orang tua berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun atas dasar persetujuan penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 22

  1. Masyarakat berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan Diniyah Takmiliyah.
  2.  Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kelima

Pemerintah Daerah

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membina, dan membantu penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 24

  1.  Kurikulum Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan standar kurikulum Kementerian Agama terdiri dari Al Qur’an, Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam/Tarikh Islam, dan Bahasa Arab.
  2.   Praktik ibadah adalah rangkaian penerapan pelaksanaan ibadah sebagai muatan kurikulum yang diajarkan pendidik/tenaga kependidikan kepada peserta didik.
  3.  Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Islam, muatan kurikulum pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat dikembangkan menjadi materi pelajaran sesuai jenjang pendidikan dan kebutuhan satuan pendidikan.
  4. Pengembangan kurikulum pendidikan Diniyah Takmiliyah disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
    1. peningkatan iman dan taqwa;
    2. peningkatan akhlak mulia;
    3. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
    4. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
    5. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
    6. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
    7. dinamika perkembangan global; dan
    8. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 25

  1.   Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam rangka supervisi, monitoring, pembinaan, dan verifikasi.
  2. Evaluasi dilakukan terhadap satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
  3.  Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, penyelenggara satuan pendidikan, dan Kementerian Agama untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik setiap bidang studi, muatan materi tambahan, dan praktik secara berkesinambungan.

 

Bagian Kedua

Sertifikat Peserta Didik

Pasal 26

  1.   Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang ditandatangani oleh pimpinan Diniyah Takmiliyah.
  2.  Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian Agama.
  3.  Diniyah Takmiliyah dan/atau lembaga lain keagamaan mengeluarkan surat keterangan dalam bentuk sertifikat baca tulis Al Qur’an.
  4.  Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu prasyarat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
  5. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sertifikat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
  6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

  1.  Pembiayaan penyelenggaraaan pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab penyelenggara dan masyarakat.
  2. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama memberikan bantuan dana penunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

  1. Setiap satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan dapat dikenai sanksi administratif.
  2.    Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. pemanggilan;
    3. penghentian sementara kegiatan; atau
    4. pencabutan izin.

                (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Diniyah Takmiliyah yang sudah berkembang di masyarakat yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan kurikulum yang sedang berjalan dan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang bersifat operasional dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2013

WALIKOTA BOGOR,

ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

AIM HALIM HERMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian


download2

Download