RTRW Semua Daerah Tak Selalu Sama

Peraturan daerah tentang RTRW dan RDTR harus clear dengan parameter sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing masing. Tentunya antara daerah yang satu dan lainnya akan berbeda, karena faktanya hampir seluruh daerah memiliki RTRW yang sama, padahal fakta di lapangan berbeda, sehingga itulah yang menyebabkan tidak efektifnya keberadaan perda tata ruang tersebut.

“Pembangunan infrastuktur hendaknya dilakukan secara arif dan selektif dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta memperhatikan kebutuhan utama RTH, oleh karena itu pola pengendaliannya melalui pemberian perizinan dari Pemda harus berbasis amdal,” ungkap Ir. Ilyas Asad staf ahli Kementrian Lingkungan Hidup.

Demikian dikatakan staf ahli Kementrian Lingkungan Hidup Ir. Ilyas Asad dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Dewan Kota se-Indonesia (Adeksi) di Kota Bogor di Hotel Salak Heritage,

Sementara itu Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, kegiatan Rakornas Adeksi ini sangat singkron dan sejalan, nyambung dengan konsep Kota Bogor ke arah Green City terkait pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kota Bogor ingin serius dan fokus mengkampanyekan baik di Kota Bogor dan nasioan tentang pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Melalui Adeksi inilah nantinya akan keluar rekomendasi rekomendasi yang pesannya secara nasional tertuang didalam “Deklarasi Bogor”. Ini sejarah dan kebanggan bagi Kota Bogor yang menjadi tuan rumah Rakornas Adeksi. Komitmen terkait rekomendasi Adeksi ini bagi Kota Bogor, harus dimulai dari perencanaan tata ruang dan wilayah, jadi harus dipercepat revisi pembahasan RDTR, RTRW, karena jantung terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan adanya disitu,” ujar Bima.

Ketua Umum Adeksi, Ir. H. Armuji mengapresiasi suksesnya Rakornas Adeksi. Sejumlah rumusan dari Rakornas Adeksi akan dituangkan dalam “Deklarasi Bogor” dan akan diabadikan dalam monumen yan merupakan aspirasi aspirasi serta masukan positif dari DPRD di 93 kota diseluruh Indonesia.

“Alhamdulilah acara pembukaan Rakornas sudah selesai dan berjalan lancar. Semua DPRD di 93 kota hadir semua dan mereka mengikuti seluruh kegiatan Rakornas. Kita juga sudah merumuskan rekomendasi rekomendasi yang dituangkan dalam “Deklarasi Bogor”,” jelasnya.

Sekjen Adeksi, Anna Morinda menegaskan, beberapa hal terkait Perda tata ruang di daerah daerah harus betul betul didasarkan oleh kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan harus relevan dan berwawasan lingkungan. Isu global warming, masalah sampah, bencana banjir atau kekeringan sudah harus dijawab oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masa yang akan datang.

[pratama]

print

You may also like...