Benahi Jabodetabek Butuh Menteri Khusus
Arah pembangunan Kota Bogor ke depan akan menuju tiga identitas, yakni Green City, Heritage City dan Smart City. Untuk itu UMKM harus terus berkembang. Demikian dikatakan Walikota Bogor Bima Arya saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bogor di IPB International Convention Center (IICC), Senin (3/9/2018).
Dalam seminar yang mengusung tema ‘Challenging The Global Market and Indonesia Economic Outlook’ juga menghadirkan narasumber lainnya, yakni pengusaha kawasan yang juga Ketua Umum BPP HIPMI 2005-2008 Sandiaga Uno dan anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI Eka Sastra.
“Kota Bogor merupakan kota yang dibandingkan kota-kota di sekeliling Jabodetabek, yang paling berkarakter. Di sini ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran, di sini Bung Karno pernah tinggal, di sini Presiden Jokowi juga tinggal, di sini ada Batutulis. Jadi ini kota paling berkarakter di Jabodetabek, baik secara historis, geografis, maupun demografis,” ungkap Bima.
Dengan kelebihan itu, kata Bima, Bogor memiliki modal yang luar biasa untuk bergerak lebih cepat dibanding kota-kota yang lain di Jabodetabek. “Masalahnya, kalau kita lihat data agak mengerikan. Waktu saya ABG atau SMA, penduduk Kota Bogor masih 400-500 ribu jiwa. Tapi sekarang sudah 1 juta. 10 tahun lagi diprediksi mencapai 1,5 juta jiwa. Kalau tidak ngapa-ngapain, kita tidak akan jalan di tempat,” jelasnya.
Bima menambahkan, ke depan diperlukan banyak kolaborasi lintas daerah, lembaga dan lain sebagainya. “Ini zamannya walikota tidak bisa sendiri. Ini zamannya kepala dinas dikudeta oleh startup. Jabodetabek sekarang penduduknya 35 juta secara total. Urutan kedua setelah Tokyo dan sekitarnya dalam konteks megacity. Berkembang sangat cepat sekali,” jelasnya.
Sehingga, lanjut Bima, pembangunan di Jabodetabek tidak bisa dilakukan masing-masing pemerintah daerahnya saja. “Saya merasakan agak sulit untuk berkomunikasi dengan Walikota Tangerang, Bekasi, Gubernur Jakarta kadang-kadang agak susah juga. Ada lembaga ini, lembaga itu yang dibuat tapi itu semua hanya formalitas. Lebih cepat japri, lewat WA,” terangnya.
“Usul saya, Jabodetabek harus di bawah kementerian khusus nantinya. Misalnya Menteri Negara Khusus Jabodetabek. Betul itu. Ini serius. Karena saya menelpon Gubernur Jakarta kadang tidak nyambung salurannya, begitu nyambung tapi susah. Tapi kalau ada menteri khusus enak ini. Lintas sektoral semuanya,” tambah dia.
Menurut Bima, Kementerian Khusus Jabodetabek ini sangat penting. “Jika harus ditangani secara integral, tidak bisa sendiri-sendiri. Urusan banjirnya harus sama-sama, penataan PKL harus sama-sama, urusan transportasinya harus sama-sama juga,” tukasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengajak para pengusaha, khususnya anggota HIPMI untuk bisa masuk bukan saja sebagai pemecah persoalan yang ada tapi juga membangun terobosan yang baru.
“Saya bilang Kepala Dinas itu tugasnya sekarang sudah dikudeta. Kadis Pertanian misalnya, dikudeta lewat e-Tani. Teman-teman punya startup itu, talent scouting oleh mereka, pasar dibuka oleh mereka, dilatihnya oleh mereka. Terus Kadis ngapain? Saya sampaikan, kepala dinas ini terancam oleh startup. Satu-satunya peran pemerintah adalah membuat regulasi. Tapi pertanyaannya ketika regulasi ini abu-abu, ketika digital lebih cepat dari pada regulasi, ya selesai kita,” bebernya.
“Poinnya adalah berkolaborasi. Maka itu saya mengundang rekan-rekan HIPMI, masuk menjadi bagian dari solusi, kita bersama-sama pecahkan berbagai persoalan yang ada,” pungkasnya.
pratama
